Perspektif Lain dalam Melanjutkan Pembangunan

Lebih lanjut, Pemerintah juga perlu mendorong pelaku usaha akar rumput untuk terus melakukan inovasi sebagaimana disyaratkan oleh Phelps. UMKM di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak yaitu 65.5 juta pada tahun 2019. Namun, sebanyak 98.7%-nya hanyalah usaha mikro. 

Mengecualikan pertanian, sekitar 60% dari UMKM bergerak di sektor perdagangan dan akomodasi & makan minum. Industri pengolahan yang notabene sarat dengan inovasi hanya berkontribusi sekitar 16.5%. Tipe UMKM di Indonesia juga mayoritas tidak dimulai dengan inovasi melainkan untuk memenuhi kebutuhan subsisten. 

Riset BI (2015) menemukan karakter UMKM di Indonesia dikuasai oleh sektor informal, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha, memiliki karaterisktik one man show atau tergantung kepada orang tertentu sehingga keberlanjutan usaha tergantung pada figur bukan sistem.

Usaha Pemerintah

Perlu dicatat juga, cara praktis Pemerintah seperti bantuan sosial tidaklah salah melainkan dibutuhkan. Model perilaku wiraswasta Lowrey (2019) menyiratkan dibutuhkan prakondisi masyarakat yang sejahtera agar bisa menumbuhkan kewiraswataan yang berbasis inovasi, bukan pemenuhan kebutuhan subsisten. 

Hal ini dikarenakan terdapat risiko besar seperti gagal ataupun return yang rendah pada pelaku kewiraswastaan inovasi yang pastinya tidak dapat ditanggung oleh masyarakat yang masih prasejahtera. 

Maka, program bantuan sosial bisa dilihat sebagai program komplementer dalam rangka membentuk ekosistem untuk kewiraswastaan berbasis inovasi.

Pemerintah juga tidak bisa dikatakan abai dan juga telah terus berusaha mendukung UMKM di Indonesia agar bisa naik kelas. Pada tahun 2021 saja terdapat beberapa stimulus untuk mendukung UMKM dengan alokasi sebesar Rp96,21 triliun seperti subsidi bunga KUR dan Non-KUR, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk ekspansi serta restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, dan lainnya. 

Pada tahun ini, Presiden Joko Widodo menargetkan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp500 triliun untuk dibelanjakan produk-produk UMKM.

Namun bila dibandingkan dengan anggaran infrastruktur yang telah berjalan, tentu terlihat paradigma pembangunan ekonomi Pemerintah masih lebih condong ke model klasik. 

Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, anggaran infrastruktur mencapai lebih dari Rp1000 triliun. Sedangkan untuk tahun 2022 jumlahnya dipagu sebesar Rp365.8 triliun. Ke depannya, proses pembangunan perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya dengan cara semakin mengadopsi model pertumbuhan yang baru.