Covid-19 Menginfeksi Karyawan Freeport, "Kapitalisme Negara" di Tambang Freeport

Oleh: Willem Wandik, S.Sos

Transmisi penularan covid-19 telah memasuki areal tambang PT. Freeport Indonesia, berdasarkan data register kasus yang tercatat sebanyak 51 karyawan telah terkonfirmasi positif Covid-19. Temuan kasus ini, serta merta menempatkan sekitar 25 ribu karyawan (termasuk kontraktor/sub kontraktor) yang bekerja di mulut tambang Freeport terancam akan terinfeksi Covid-19.

Dalam statusnya, puluhan ribu karyawan lainnya otomatis dapat berstatus sebagai orang dalam pemantauan, sampai riwayat kontak dengan konfirmasi kasus positif diselesaikan oleh manajemen Perusahaaan bekerjasama dengan satgas Covid Mimika/Pemprov Papua. 

Melalui pernyataan resmi Pemda Mimika, Bupati Eltinus telah mengajukan permintaan penghentian sementara kegiatan operasional PT. Freeport selama beberapa pekan bahkan bisa sampai sebulan lebih, dengan catatan mengevaluasi sistem kerja "di internal perusahaan" dengan penyesuaian berstandarisasi Covid, termasuk menyelesaikan pelacakan kasus terhadap kelompok pekerja berisiko yang mencapai puluhan ribu orang karyawan, setelah 51 orang dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan PCR. 

Kekhawatiran Kepala Daerah dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Mimika sangat beralasan, sebab, aktivitas penambangan yang dilaksanakan oleh 25 Ribu karyawan di mulut tambang Freeport (Tembagapura dan Grasberg), berada pada ruang interaksi yang sangat sempit dan crowded.

Dipastikan puluhan ribu karyawan di mobilisasi menggunakan shelter bus, tram, dan kendaraan operasional massal lainnya, berada pada jarak yang sangat dekat dan bahkan kadang berdesak-desakan, menjadikan risiko penularan terhadap puluhan ribu karyawan lainnya begitu mudah terjadi. 

Ditambah lagi, temperature suhu udara di wilayah penambangan Freeport yang terletak di Tembagapura dan Grasberg memiliki suhu yang sangat dingin, yang dapat mencapai minus dibawah nol derajat celcius, menjadikan mulut tambang Freeport sebagai areal penularan potensial covid-19, karena virus RNA Covid menyukai wilayah dengan temperature yang dingin.  

Pemkab Mimika bersama DPRD Mimika sudah melayangkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta persetujuan penutupan operasional Freeport, untuk menindaklanjuti potensi wabah Covid-19 yang terjadi di mulut tambang Freeport.

Namun, hingga hari ini jawaban dari Presiden tidak pernah diberikan, bahkan manajemen induk holding BUMN INALUM bersikeras untuk tetap membuka operasional tambang sekalipun 51 karyawan yang bekerja di areal penambangan telah terkonfirmasi positif dan puluhan ribu lainnya berstatus orang dalam pemantauan covid-19. 

Ketika kota kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain melaksanakan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dan bahkan  dalam kasus penularan covid di PT. HM Sampoerna di Jawa Timur terjadi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan sejumlah kebijakan pembatasan aktivitas pekerja dan masyarakat, hingga mengkarantina ratusan karyawan, dalam rangka menerapkan langkah-langkah penanggulangan penularan di sejumlah kluster berisiko.

Pada awal pelacakan di PT. HM Sampoerna dan konfirmasi tes PCR, terdapat 34 orang dinyatakan positif dan reaktif terhadap Covid-19, kemudian berkembang menjadi 63 kasus positif seiring pemeriksaan dilanjutkan pada kelompok karyawan berisiko dalam cluster yang sama. 

Yang aneh justru terjadi di mulut tambang PT. Freeport Indonesia, setelah konfirmasi 51 orang karyawan positif Covid-19, induk holding BUMN INALUM sebagai pemilik saham mayoritas PT. Freeport Indonesia, tidak juga menghentikan aktivitas puluhan ribu karyawan, yang setiap harinya berinteraksi dalam lingkungan kerja yang sempit dan crowded, dan justru dibiarkan tanpa instruksi "penanggulangan" yang jelas oleh Pemerintah Pusat. Bahkan permintaan Pemda dan DPRD Mimika juga tidak di indahkan dan tidak digubris oleh Pemerintah Pusat. 

Situasi ini menunjukkan betapa kuatnya "rezim kapitalisme negara/ baca kepentingan pusat" mengontrol hajat hidup rakyat dan bahkan dapat mendikte "aktor negara" di atas kekayaan emas, tembaga, perak di Tembagapura dan Grasberg di Tanah Papua..

Negara dalam arti sempit "local government" sebut saja Bupati, DPRD, Gubernur, DPRP, tidak dapat berbuat apa -apa untuk menghentikan aktivitas penambangan yang berisiko mempercepat penularan covid, yang pada gilirannya membahayakan masyarakat Papua pada keseluruhannya. 

Dalam model IUPK, yang identik dengan Model Pengelolaan Kontrak Karya pada era KK 1 dan KK 2, rezim yang mengendalikan pengelolaan pertambangan di Tembagapura dan Grasberg diatas Tanah Papua, tidak mengenal definisi "local government", seperti Gubernur, Bupati, wali kota, apalagi berbentuk DPRP, MRP, atau DPRK/DPRD.. Sebab cengkeraman kapitalisme Freeport di atas tambang Grasberg dikendalikan atas persetujuan "Penguasa Jakarta" atau dikenal dengan rezim Pusat (sentralistik Commando). 

Pada gilirannya, memberikan kita informasi penting, bahwa Pelaksanaan operasional Freeport di Tambang emas terbesar di Tanah Papua ini, hanya menjadikan Pemerintah Daerah sebatas "kekuasaan administrasi sipil semata", seolah olah dapat bertindak sebagai "pejabat daerah yang memiliki kewenangan", namun pada hakikatnya, hanya dapat bertindak sebatas urusan "pencatatan sipil" disebuah koloni kecil, seperti mengurus data kependudukan, mengurus orang mati, dan lain lain yang menjadi urusan daerah.

Sebagai anggota parlemen RI yang berkiprah sejak 2014 silam, kami telah lama menyadari "cengkeraman sentralisasi" ini, termasuk sempat menentang pemberlakuan rezim IUPK sebagai pengganti KK dalam upaya perpanjangan izin pengelolaan Freeport di tambang Grasberg dan Tembagapura.

Salah satu opsi yang hampir tidak pernah dapat di eksekusi, dan selalu mendapatkan "tantangan terbesar" kedalam diplomasi politik di Senayan, termasuk pada sisi Pemerintah Pusat (baca: menkeu, menteri ESDM, menteri Hukum dan HAM, termasuk Menko Kemaritiman), adalah Upaya delegasi politik Bangsa Papua untuk mempercepat revisi Otsus Papua versi 2001, yang wajib memasukkan substansi pengelolaan SDA di atas Tanah Papua yang memperkuat Peran Rakyat Papua sebagai "holding" dan pengendali operasional pertambangan.. 

Dan subtansi inilah yang selalu di hindari untuk di diskusikan oleh Rezim Pusat, karena dipandang dapat mengancam kepentingan Kapitalisme Kelompok/elit Jakarta yang selama ini memanen keuntungan dari penguasaan tambang Grasberg secara sentralistik..

Padahal elemen rakyat dan penyelenggara negara diatas Tanah Papua (baca: Pemda), juga bagian dari warga negara yang mengibarkan bendera merah putih yang sama, berfalsafah Pancasila yang sama, serta memegang teguh landasan konstitusional UUD 45 yang sama. 

Saat ini, diskursus terkait kuatnya "benteng kapitalisme negara" yang mencengkeram kegiatan penambangan Freeport di atas Tanah Papua, merumuskan definisi baru, hadirnya identitas baru "kebangsaan" yaitu "Bangsa Freeport" sebagai penguasa hajat hidup rakyat diatas tanah emas, tembaga dan perak.. 

Identitas Kebangsaan "Bangsa Freeport" ini, tidak hanya mengacu pada McMoran Interest semata (orang asing, berkulit putih, berambut pirang, bermata biru, berkebangsaan eropa), tetapi juga melibatkan Bangsa sendiri (berkulit cokelat, berambut hitam, lahir dari rahim pribumi nusantara), dimana mereka berdiri dibalik otoritas pusat yang mengendalikan pengelolaan Freeport, sebagai identitas "kapitalisme negara"..

Terlebih lagi, melihat perkembangan terbaru, Presiden menerbitkan Perpres No.64/2020 yang mengizinkan badan pengelola BPJS nasional untuk menaikkan tarif iuran, di tengah tengah rakyat banyak kehilangan lapangan pekerjaan, unit unit usaha banyak yang bangkrut, kredit usaha mikro banyak yang tidak terbayarkan, memberikan pertanda, Negara sedang diambang mengalami pailit keuangan..

"Kapitalisme negara" yang semakin nyata melalui unit usaha BUMN Inalum, bersama sama kapitalisme Multinasional "McMoran" secara kebetulan memiliki kepentingan yang sama, yaitu Mempertahankan cashflow perusahaan, untuk tetap mendorong pemasukan bagi kedua belah pihak, sekalipun ancaman Covid mengintai dimana-mana..

Pada gilirannya, rakyat, para pekerja, Pemerintah Kabupaten Mimika, Gubernur Papua dan seluruh perangkat negara di daerah, tidak akan mampu merubah pendirian Rezim Kapitalisme Negara dan Rezim Kapitalisme Multinasional untuk menutup operasional Tambang Grasberg.

Jika ekskalasi sosial - conflict meningkat, maka, Kapitalisme negara akan mengundang Angkatan Bersenjata untuk memberikan rasa aman, dan memastikan operasional Freeport tidak akan terganggu..

Inilah realitas Kapitalisme dan problem utama yang dihadapi Bupati Mimika, Gubernur Papua dan seluruh rakyat Bangsa Papua di atas Tanah Papua..

Covid-19 boleh saja menjadi ancaman yang menakutkan bagi kelangsungan umat manusia, tetapi tidak akan pernah menjadi ancaman bagi unit-unit "Kapitalisme Negara" dan Kapitalisme Multinasional, karena sejatinya, wajah-wajah kapitalisme ini telah lama menjadikan rakyat dan bangsa Papua "ras melanesia" di atas tanahnya sendiri, sebagai tumbal seserahan (darah dan air mata), atas ekstraksi cadangan emas, tembaga dan perak, yang telah memberi "kekuasaan" untuk menggenggam dunia selama 1 abad lamanya.. Dan keadaan ini akan terus berulang sampai revolusi sejati hadir diatas negeri-negeri melanesia.. Wa Wa