Forkopimda: Lukas Enembe Berbicara Dihadapan TNI, Polri, dan Kejaksaan

Wakil Bangsa Papua - Dibulan Desember ini terjadi banyak peristiwa yang cukup menguras "energi dan air mata" di Tanah Papua, ketika 19 orang pekerja infrastruktur tewas ditembak di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, serta merta memantik reaksi keras dari berbagai kalangan di Jakarta, termasuk perintah untuk melakukan operasi sapu bersih kelompok bersenjata (TPN-OPM) oleh Presiden, yang diamini pula oleh ketua DPR RI. 

Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan operasi sapu bersih tersebut, menyisakan banyak dampak kepada warga sipil yang tidak terkait dengan gerakan konflik bersenjata. Sebut saja dalam laporan yang dihimpun dari masyarakat di wilayah Nduga, warga Mbua yang bernama Yulianus Tabuni yang ternyata menjabat sebagai seorang Majelis Gereja di Kemah Injili (Kingmi), ikut menjadi korban salah tembak, dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata. 

Yulianus Tabuni bekerja setiap hari mengurus kolekte gereja, dirinya ditembak oleh aparat keamanan saat sedang berada di dalam gereja, tanpa alasan yang jelas. Selain korban bernama Yulianus Tabuni, juga terdapat 3 korban lainnya dari warga sipil yang tidak terlibat dalam kelompok bersenjata, totalnya 2 dari Distrik Mbua dan 2 lainnya dari Distrik Yigi. 

Dalam kesempatan yang lain, Kapolri Tito Karnavian menjelaskan status terkini kondisi pengejaran Kelompok Bersenjata di daerah Nduga, pada tanggal 27 Desember 2018, di Mabes Polri, bahwa hingga kini satupun dari pelaku penembakan yang terlibat dalam gerakan Kelompok Bersenjata, tidak satupun yang tertangkap. 

Penjelasan Kapolri ini telah mengkonfirmasi hasil temuan dilapangan, bahwa yang tewas dalam pengejaran aparat sejauh ini justru berasal dari masyarakat sipil yang tidak terkait dengan gerakan Kelompok Bersenjata, termasuk tewasnya seorang pengurus Gereja di Daerah Mbua. 

Menyikapi dampak meluasnya konflik bersenjata yang justru mengorbankan warga sipil biasa yang tidak bersalah, memberikan beban moral kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk segera mengambil sikap, memberikan input kebijakan kepada Pemerintah Pusat untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diperlukan, apalagi menembak dan membunuh orang orang yang tidak terkait dengan Gerakan Bersenjata. 

Akar masalah yang selalu tidak pernah terurai di Tanah Papua, ketika "dendam dan kebencian" terus bergerak seperti siklus yang tidak pernah berkesudahan, ketika anak-anak, sanak family, mama-mama, pace, kaum pemuda, melihat anggota keluarganya tewas dibunuh, bahkan mereka tahu betul bahwa anggota keluarganya tidak pernah terlibat dalam kegiatan bersenjata, justru menjadi korban konflik, ditembak dan dibunuh oleh aparat keamanan, maka siklus kekerasan seperti ini, dipastikan akan terus berlanjut dimasa-masa mendatang, karena hadirnya "kebencian dan dendam" yang terus berulang. 

Kemudian dalam upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Tanah Papua, secara bersama-sama, Gubernur, DPRP, Jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan kemudian mengambil langkah inisiatif pada tanggal 28 Desember 2018, tepatnya pukul 10.35 sampai dengan 12.20 WIT, bertempat di Dinning Room Gedung Negara Jl. Trikora, Jayapura Utara, Kota Jayapura telah dilaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua yang dimpimpin oleh Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP., MH bersama-sama unsur DPRP, TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Pejabat yang turut hadir dalam kegiatan Forkopimda tersebut diantaranya Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si., Komandan Lanud Silas Papare Marsma TNI Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr.(Han), Kabinda Papua Brigjen TNI A.H. Napoleon, Danlantamal X Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M, Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar P. Sianipar, Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas Enembe, S.IP., MH., Kajati Provinsi Papua Bapak Sugeng Purnomo, S.H, M.Hum, Ketua DPRP Bapak Yunus Wonda, S.H., M.H, Asisten I Provinsi Papua Bapak Doren Wakerwa, Sekda Provinsi Papua Bapak T.E.A Heri Dosinaen, S.IP., M.Kp, dan Tokoh Akademisi Rektor Uncen Dr. Ir. Apollo Safanfo ST., MT.

Poin-poin penting yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam forum bersama tersebut diantaranya:

1) Mari kita bahas hal hal apa saja yang terjadi di Tanah papua ini setelah itu baru kita beritahu kepada masyarakat. Ada 3 hal yang kita sepakati antara Pemerintah Provinsi dan DPRP yaitu, a) Kami minta penarikan pasukan TNI agar masyarakat dapat merayakan Natal dengan Khidmat. b) Pemerintah akan bentuk tim gabungan. c) Kita akan beri bantuan kepada masyarakat 3 distrik yang terdapat di Nduga.

2) Hasil tersebut kita bawa ke sidang Paripurna, maka hasil yang di dapat 3 tersebut.

3) Saya harap peristiwa peristiwa seprti yang terjadi di Nduga tidak terjadi lagi, dan kelompok kelompok tersebut tidak bermunculan lagi di wilayah lain. Dalam situasi seperti ini amanat UU kelompok ini termasuk kelompok Separatisme. Sampai saat ini saya masih berfikir bagaimana caranya mereka dapat bersatu.

4) Saya minta pak Kapolda memerintahkan personelnya untuk berkordinasi dengan Bupati Bupati di Daerah diharapkan dapat mengajak para kelompok Separatis untuk bergabung ke NKRI.

5) Kepemilikan senjata api para Pok. OPM mayoritas mendapatkan senjata dari hasil rampasan ada juga yang dari Luar kemungkinan dari Filipina entah ditukar dengan cara barter emas atau cara lain. Saya lihat OPM ini tidak mau berkordinasi dengan siapapun mereka berjalan sendiri sendiri. Dalam penanganan OPM saya tidak masalah apabila mereka ditangkap tapi perlakukan secara manusiawi para masyarakat masyarakat sekitar.

6) Untuk Otonomi Khusus kewenangan berada di Kabupaten dan Kota sehingga semua permasalahan di Daerah tidak langsung kepada Gubernur karena dukungan Otsus diberikan kepada Kabupaten dan Kota termasuk Sitkamtibmas menjadi tanggung jawab Kepala Daerah masing masing.

Kemudian disusul dengan materi yang disampaikan oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar P. Sianipar, dengan daftar notulensi sebagai berikut:  1) Memang kami dengar statement dari pemerintah daerah yang saya rasa kurang produktif bahkan memperkeruh suasana. Setelah masyarakat melaksanakan Natal kami kontak ke pos kami yang di Pos Yigi bahwa masih sempat ada kelompok bersenjata yang aktif diatas dan memancing anggota kami untuk melakukan kontak tembak. 

Kami melihat ketanggapan Pemerintah daerah di Nduga yang tidak tahu akan kejafian tersebut, bahkan pada saat ini Bupati tidak ada ditempat. Pemerintah daerah dalam hal ini kurang akrab dengan masyarakat. Perlu ditegakan suatu mekanisme disini yang terbangun dari Distrik, Kabupaten hingga Kabupaten agar kejadian kejadian seperti kemarin dapat ditangani dengan cepat.

Tidak lupa pula Kajati Provinsi Papua Bapak Sugeng Purnomo, S.H, M.Hum menyampaikan himbauan kepada seluruh stakeholder di daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Kami memohon kepada Sekretaris Forkopimda Bapak Heri Dosinaen agat waktu pelaksanaan rapat Forkopimda dapat dilaksanakan secara insidentil apabila ada kejadian kejadian seperti di Nduga agar kita sama sama dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak menjadikan masalah menjadi besar.

Selain itu, Kabinda Papua Brigjen TNI A.H. Napoleon juga memaparkan sebagai berikut: 1) Semoga bapak Gubernur berkenan menyampaikan Pidato Akhir Tahun yang dilaksanakan pada Malam Tahun Baru bersama TNI/Polri sehingga dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa Forkopimda di Provinsi Papua dapat bersinergi satu sama lain.

Keteguhan Dan Pendirian Gubernur Papua

Konklusi yang dihasilkan dalam pertemuan lintas Stake Holder di Provinsi Papua, telah menghasilkan momentum baru, dimana unsur TNI, Polri, Kejaksaan, telah mendengarkan presentasi secara terbuka dari Gubernur, dan DPRP terkait kegiatan operasi militer di  Kabupaten Nduga. 

Secara konsisten dan tanpa keragu-raguan, Gubernur menyampaikan pesan tegas, tidak ambigu, dan berpura pura kepada delegasi TNI, Polri, Kejaksaan yang hadir di forum rapat Pemerintah Daerah Provinsi Papua. 

Sayangnya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Staf Ahli Presiden tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Menjadi sebuah contoh yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin manapun di Republik ini, bahwa seorang Gubernur merelakan "Jabatannya Untuk Dicabut" oleh Pemerintah Pusat, untuk melindungi "civil rights" bagi rakyat yang dipimpinnya, sekalipun wilayah "Nduga" memiliki Kepala Daerah "Bupati" yang bertanggung jawab secara vertikal kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.

Memang tidak ada seorangpun pejabat negara yang berani menyatakan sikap ketika "seruan dan tekanan publik di Jakarta dan daerah daerah lainnya" bereaksi atas peristiwa penembakan pekerja Istaka Karya, yang juga di perkuat dengan dukungan "perintah" Presiden dan Ketua DPR RI, untuk melakukan operasi militer di wilayah Nduga.

Inilah yang dibutuhkan oleh negeri ini, mengedepankan akal sehat dan sensitifitas terhadap masalah "kemanusiaan" yang dihadapi oleh rakyat. Kita tidak bisa membayangkan, ketika Gubernur tidak menggunakan "hak dan wewenang" yang diberikan oleh UU kepadanya, dirinya memilih untuk berdiam diri, menutup mata dan telinga, dengan alasan yang mungkin semua orang dapat memakluminya, "Gubernur Terpaksa Mengenyampingkan Nuraninya, untuk melindungi kepentingan Jabatannya", justru hal tersebut "tidak dilakukan oleh Gubernur". 

Berapa banyak, pejabat daerah, ketika dalam proses pemilu, mengumbar janji, menjadi "pelindung" kepentingan rakyat, namun ketika terpilih, dan menduduki "singgasana" kekuasaan, justru terserang virus "amnesia, lupa dengan janji janji politik ketika berkampanye, dan memilih untuk menumpuk kekayaan, serta melupakan kepentingan utama rakyatnya, yaitu "hadirnya negara ditengah tengah rakyat, untuk melindungi  hak asasi rakyatnya".

Pemerintah Pusat, seharusnya merasa malu,  dengan Pengetahuan yang terbatas, terkait akar konflik di Tanah Papua, atau memang selama ini "Pusat Tidak Pernah Paham Dengan Dinamika Konflik di Tanah Papua, karena bagi Pusat, cukup dengan membuat regulasi atau undang undang, serta membahas anggaran tahunan yang akan di distribusikan ke Tanah Papua, dan pada gilirannya, Pusat Mengklaim "mereka telah berbuat 1000% bagi rakyat di Tanah Papua". 

Dalam konflik Nduga, Tuhan benar benar bekerja untuk membuka "kebenaran" yang selama ini tersembunyi dihadapan ratusan juta penduduk Indonesia, bahwa Pusat seolah olah menjadi "Big Boss", yang bisa memaksakan otoritasnya kepada Daerah, tanpa pernah memberikan kesempatan kepada Daerah untuk memberikan "penilaian" apakah sikap Negara telah bersesuaian dengan Aspirasi Masyarakat di Tanah Papua.

Ketika Gubernur dengan "jujur" menyampaikan "keprihatian" OAP terkait "dampak negatif pelaksanaan operasi militer di daerah Nduga", justru Pusat menyikapinya dengan pikiran yang negatif, penuh kecurigaan, dan bahkan dengan ancaman "akan memecat Gubernur".

Ini adalah peristiwa yang sangat memalukan bagi negara, dimana ada seorang pejabat negara di level Provinsi, telah bekerja untuk menjalankan Pancasila dan Konstitusi Negara, untuk melindungi keselamatan warga negara, lantas diancam dengan sanksi "pemecatan".

Yang perlu diketahui oleh Pusat, bahwa Dana Otsus tidak bisa membeli nyawa manusia OAP, Jabatan yang dimiliki oleh Gubernur tidak biaa membeli nyawa manusia OAP, bahkan Tembok, aspal, bangunan yang kalian sebut "infrastruktur" tidak bisa membeli nyawa manusia OAP.

Inilah sikap sejati seorang Pemimpin yang belum tentu 100 tahun dimasa mendatang, akan ada orang yang sama, seperti "dedikasi dan pengabdian yang diberikan oleh Lukas Enembe, kepada Negara, Rakyat dan Kemanusiaan di Tanah Papua.

Oleh: Willem Wandik, S. Sos (Anggota DPR RI Dapil Papua)