2) Hasil tersebut kita bawa ke sidang Paripurna, maka hasil yang di dapat 3 tersebut.
3) Saya harap peristiwa peristiwa seprti yang terjadi di Nduga tidak terjadi lagi, dan kelompok kelompok tersebut tidak bermunculan lagi di wilayah lain. Dalam situasi seperti ini amanat UU kelompok ini termasuk kelompok Separatisme. Sampai saat ini saya masih berfikir bagaimana caranya mereka dapat bersatu.
4) Saya minta pak Kapolda memerintahkan personelnya untuk berkordinasi dengan Bupati Bupati di Daerah diharapkan dapat mengajak para kelompok Separatis untuk bergabung ke NKRI.
5) Kepemilikan senjata api para Pok. OPM mayoritas mendapatkan senjata dari hasil rampasan ada juga yang dari Luar kemungkinan dari Filipina entah ditukar dengan cara barter emas atau cara lain. Saya lihat OPM ini tidak mau berkordinasi dengan siapapun mereka berjalan sendiri sendiri. Dalam penanganan OPM saya tidak masalah apabila mereka ditangkap tapi perlakukan secara manusiawi para masyarakat masyarakat sekitar.
6) Untuk Otonomi Khusus kewenangan berada di Kabupaten dan Kota sehingga semua permasalahan di Daerah tidak langsung kepada Gubernur karena dukungan Otsus diberikan kepada Kabupaten dan Kota termasuk Sitkamtibmas menjadi tanggung jawab Kepala Daerah masing masing.
Kemudian disusul dengan materi yang disampaikan oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar P. Sianipar, dengan daftar notulensi sebagai berikut: Â 1) Memang kami dengar statement dari pemerintah daerah yang saya rasa kurang produktif bahkan memperkeruh suasana. Setelah masyarakat melaksanakan Natal kami kontak ke pos kami yang di Pos Yigi bahwa masih sempat ada kelompok bersenjata yang aktif diatas dan memancing anggota kami untuk melakukan kontak tembak.Â
Kami melihat ketanggapan Pemerintah daerah di Nduga yang tidak tahu akan kejafian tersebut, bahkan pada saat ini Bupati tidak ada ditempat. Pemerintah daerah dalam hal ini kurang akrab dengan masyarakat. Perlu ditegakan suatu mekanisme disini yang terbangun dari Distrik, Kabupaten hingga Kabupaten agar kejadian kejadian seperti kemarin dapat ditangani dengan cepat.
Tidak lupa pula Kajati Provinsi Papua Bapak Sugeng Purnomo, S.H, M.Hum menyampaikan himbauan kepada seluruh stakeholder di daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Kami memohon kepada Sekretaris Forkopimda Bapak Heri Dosinaen agat waktu pelaksanaan rapat Forkopimda dapat dilaksanakan secara insidentil apabila ada kejadian kejadian seperti di Nduga agar kita sama sama dapat menyelesaikan permasalahan dan tidak menjadikan masalah menjadi besar.
Selain itu, Kabinda Papua Brigjen TNI A.H. Napoleon juga memaparkan sebagai berikut: 1) Semoga bapak Gubernur berkenan menyampaikan Pidato Akhir Tahun yang dilaksanakan pada Malam Tahun Baru bersama TNI/Polri sehingga dapat menunjukan kepada masyarakat bahwa Forkopimda di Provinsi Papua dapat bersinergi satu sama lain.
Keteguhan Dan Pendirian Gubernur Papua
Konklusi yang dihasilkan dalam pertemuan lintas Stake Holder di Provinsi Papua, telah menghasilkan momentum baru, dimana unsur TNI, Polri, Kejaksaan, telah mendengarkan presentasi secara terbuka dari Gubernur, dan DPRP terkait kegiatan operasi militer di  Kabupaten Nduga.Â
