Demokrasi yang Tak Hanya Menjamin Kebebasan Individu

Demokrasi Indonesia adalah Negara demokrasi yang saaat ini dipahami di Indonesia. Demokrasi merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal  kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan  corak yang berbeda.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang-surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berbudaya dan mengakar pada kenyataan masyarkat multikultural. 

Hal ini diwujudkan dalam pemberian hak-hak komunal berbasis kebudayaan. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi turut menganut konsep liberalism Barat yang menjamin hak-hak kebebasan individu, terutama hak asasi manusia, yang kemudian disebut demokrasi liberal. Kentalnya masyarakat multikultural

Di Indonesia mendasari adanya hak-hak kolektif komunitas budaya antara lain hukum adat serta otonomi khusus. Masyarakat multikultural di Indonesia secara normatif diberikan ruang ekspresi kebudayaan, mendapatkan hak komunitas budaya serta mendapat jaminan pemajuan kebudayaan dari negara.

Dalam hal ini, demokrasi di Indonesia tak hanya menjamin kebebasan individu, namun konteks sosio kultural dan historis turut membentuk kelompok-kelompok kebudayaan inklusif yang dijamin hak-hak tradisionalnya.

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. 

Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. 

Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi,

cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 

Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang -- surutnya Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis.

Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta Nation Building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Secara keseluruhan, demokrasi dalam dimensi Pancasila diharapkan mampu menjembatani segala kepentingan mengarah kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Dengan demikian, Pancasila merupakan sikap batin bangsa Indonesia yang meletakkan tindakan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan (Kedaulatan) dan nilai Keadilan Sosial. 

Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia tak lepas dari kelima nilainilai Pancasila diatas. Mulai dari nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan Sosial.

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). 

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhtadi (2008) bahwa fenomena komunikasi politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja.

Terdapat dua fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dikaji, yaitu : Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, di mana pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi

dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan public. Fungsi komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik, pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik. Sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik. 

Hal ini sebagaimana menurut Lilleker (2006) demokratisasi yang mengutamakan mayoritas dalam sistem politik, mengubah sifat komunikasi politik dan kegiatan politik menjadi ke ranah atau wilayah public. 

Strategi kampanye selama ini lebih banyak bersifat linier atau tidak dialogis, sehingga elit politik yang mencalonkan diri, tidak mengenal dan dikenal serta tidak dekat dengan rakyat sebagai pemilih, karena hanya melalui media seperti: stiker, kalender, pamflet, dan baligo saja yang

menghiasi jalan dan fasilitas public. Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik, pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik. Sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik.