Demokrasi yang Tak Hanya Menjamin Kebebasan Individu

Tolak ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang -- surutnya Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis.

Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinanya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta Nation Building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.

Secara keseluruhan, demokrasi dalam dimensi Pancasila diharapkan mampu menjembatani segala kepentingan mengarah kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu. Dengan demikian, Pancasila merupakan sikap batin bangsa Indonesia yang meletakkan tindakan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan (Kedaulatan) dan nilai Keadilan Sosial. 

Dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia tak lepas dari kelima nilainilai Pancasila diatas. Mulai dari nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan Sosial.

Komunikasi politik memiliki fungsi yang sangat penting dan menentukan demokratisasi, dan terdapat pertarungan kepentingan untuk memengaruhi, merebut, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan yang dilakukan oleh para komunikator politik yaitu pihak elit (penguasa) maupun publik (yang dikuasai). 

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhtadi (2008) bahwa fenomena komunikasi politik suatu masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika politik di mana komunikasi itu bekerja.

Terdapat dua fenomena komunikasi politik yang menarik untuk dikaji, yaitu : Pertama, fenomena komunikasi politik dalam sistem politik, di mana pihak elit yang berada di ranah suprastruktur politik yaitu eksekutif dan legislatif memiliki fungsi untuk mengolah keputusan-keputusan politik yang berasal dari berbagai aspirasi

dan kepentingan yang nantinya dinegosiasikan (diperjuangkan) menjadi produk kebijakan public. Fungsi komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik, pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik. Sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik. 

Hal ini sebagaimana menurut Lilleker (2006) demokratisasi yang mengutamakan mayoritas dalam sistem politik, mengubah sifat komunikasi politik dan kegiatan politik menjadi ke ranah atau wilayah public. 

Strategi kampanye selama ini lebih banyak bersifat linier atau tidak dialogis, sehingga elit politik yang mencalonkan diri, tidak mengenal dan dikenal serta tidak dekat dengan rakyat sebagai pemilih, karena hanya melalui media seperti: stiker, kalender, pamflet, dan baligo saja yang

menghiasi jalan dan fasilitas public. Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam sistem politik yang demokratis dengan didukung oleh peran media massa yang menjadikan persoalan politik, pada awalnya bisa saja terselubung atau tersembunyi menjadi terbuka ke publik. Sehingga publik mengetahui, ikut mengkaji dan terlibat dalam suatu persoalan atau pembahasan politik.