Masalahnya adalah tidak ada atau belum ada lembaga khusus yang akan bertugas melaksanakan program ini. Menurut Budiman Sudjatmiko (Ketua Badan Pengentasan Kemiskinan) MBG akan melibatkan beberapa kementerian. Bahkan juga ada lembaga yang dikabarkan akan terlibat untuk menjalankan program ini, salah satunya Badan Pangan Nasional (Tempo, 2 Desember 2024).
Koordinasi antar kementerian dan lembaga, tanpa ada leading sector atau leading department atau pemimpin yang jelas yang diserahi tugas dan tanggung jawab realisasi MBG, akan menyulitkan bukan hanya tentang masalah teknis pelaksanaan tetapi juga untuk menumbuhkan solidaritas sosial dan kedermawanan. Â
Peluang
Jika pemerintah mampu memilih pemimpin yang tepat, sebenarnya ada banyak dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang jika dikoordinir bisa digunakan secara tidak tumpang tindih dan merata untuk menggandakan anggaran yang 'hanya' Rp. 71 triliun dan Rp. 10.000 per porsi.
Lantos (2001) dalam artikelnya yang berjudul 'The Boundaries of Strategic Corporate Social Responsibility' membedakan CSR ke dalam tiga jenis. Pertama, ethical CSR yang tujuannya adalah untuk menghindari masalah sosial. Banyak perusahaan memberikan dana CSR jenis ini kepada masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan tujuan agar tidak terjadi masalah sosial dengan masyarakat setempat. Contohnya Aqua Danone memberikan dana Rp. 50 juta setiap tahunnya kepada desa-desa di Kecamatan Polanharjo Klaten, yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Sebagai tambahan informasi, desa-desa tersebut adalah desa di sekitar pabrik Aqua. (https://repository.umy.ac.id Bab IV Kebijakan-kebijakan Danone ...).
Jenis CSR kedua adalah altruistic CSR. Dalam CSR jenis ini, perusahaan berbuat sosial dengan pengorbanan pemilik modal. Artinya, pemilik modal dengan suka rela membantu orang yang tidak beruntung. Berbagai sumbangan perusahaan untuk korban bencana alam adalah salah satu contohnya.
Yang ketiga adalah strategic CSR. Jenis ketiga ini mengindikasikan bahwa dana CSR yang diberikan bukan hanya baik untuk masyarakat, tetapi juga baik dan berguna bagi perusahaan.
Meskipun jenis CSR ketiga ini adalah yang paling baik dan berkelanjutan, tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai dana CSR digunakan secara tidak langsung untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi masyarakat. Sebagai contoh, misalkan ada perusahaan asuransi yang memberikan 'pelatihan' atau usaha peningkatan literasi asuransi. Jika tidak hati-hati, 'pelatihan' ini bisa menjadi usaha untuk mem-brain wash masyarakat, bahwa asuransi yang terbaik adalah asuransi dari perusahaan tersebut.
Implementasi strategic CSR dalam program MBG, misalnya, adalah pemberian jenis makanan tertentu yang diproduksi oleh perusahaan. Selain bermanfaat bagi masyarakat penerima, program MBG seperti ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bisa menjadi usaha untuk memasarkan produk dan perusahaan tersebut melalui pemberian sampel produk di MBG.
Penutup
Anggaran Rp. 71 triliun dan apalagi nilai Rp. 10.000 per porsinya bisa tidak akan memberikan dampak seperti yang diharapkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dibutuhkan pemimpin di tiap jenjang yang mengetahui detil teknis agar anggaran yang ada tidak dikorupsi dan tidak diambil sebagai keuntungan usaha aji mumpung oleh penyedia makanan.
