Kaidah hukum yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan syariah melibatkan beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam, yang memastikan semua transaksi berjalan sesuai dengan syariah. Beberapa kaidah hukum yang relevan meliputi:
Â
1. Larangan Riba
Riba adalah penambahan nilai yang tidak sah dalam transaksi pinjaman atau kredit. Dalam pembiayaan perumahan syariah, bank tidak boleh mengambil bunga atas uang yang dipinjamkan. Sebagai gantinya, akad-akad seperti murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau musyarakah mutanaqisah (kerjasama kepemilikan) digunakan, di mana pihak bank dan nasabah berbagi risiko serta keuntungan secara adil. Kaidah ini mengharuskan semua pihak menjaga kesucian transaksi dari unsur riba yang jelas dilarang dalam Al-Quran (Surah Al-Baqarah, ayat 275).
2. Larangan Gharar
Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam pembiayaan perumahan syariah, transaksi harus bebas dari ketidakpastian terkait harga, barang, atau jasa. Misalnya, harga rumah harus disepakati secara pasti pada awal akad, tanpa ada perubahan mendadak selama periode pembiayaan. Hal ini penting agar nasabah mengetahui dengan jelas semua biaya yang terlibat, menghindari praktik yang tidak transparan.
3. Akad yang Jelas dan Sah
Dalam hukum ekonomi syariah, akad atau kontrak adalah aspek yang sangat penting. Akad harus disusun dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak (bank dan nasabah), serta mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akad yang tidak jelas atau ambigu bisa menimbulkan ketidakadilan atau merugikan salah satu pihak, yang bertentangan dengan kaidah 'adl wa ihsan (keadilan dan kebajikan) dalam hukum Islam. Transparansi dalam akad melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
4. Pembagian Risiko
Salah satu prinsip penting dalam transaksi syariah adalah bahwa risiko dan keuntungan harus dibagi secara adil antara semua pihak. Dalam pembiayaan syariah, tidak boleh ada pihak yang menanggung risiko secara tidak proporsional. Ini berlaku dalam akad musyarakah mutanaqisah, di mana bank dan nasabah berbagi kepemilikan rumah, dan risiko kegagalan pembayaran juga dibagi bersama, tanpa penalti bunga atau denda yang melibatkan riba.
5. Kepentingan Masyarakat (Maslahah)
