Di antara orang-orang yang ada di lokasi, ada bapak dari Disrumkim Kota Depok, perwakilan LPM, perwakilan rukun, dan sejumlah bapak pekerja proyek. Kepada perwakilan LPM saya bertanya, kenapa pengerjaan hotmix tidak sesuai kesepakatan yang sudah dibuat dan kenapa saya tidak mendapat informasi perubahan itu. Menurut perwakilan LPM, kesepakatan berubah karena, sesuai arahan bapak dari Disrumkim Kota Depok, tidak sesuai peraturan pemerintah.
Kepada bapak dari Disrumkim Kota Depok, saya bertanya, peraturan apa yang berujung harus hilangnya bagian resapan air dari bagian jalan. Bapak dari Disrumkim merespons dengan mengatakan bahwa hal itu sebaiknya dibicarakan saja di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok.
Saya kemudian memilih tidak melanjutkan diskusi, selain karena waktu maghrib, juga karena tidak ingin lebih banyak menyita waktu dan tenaga bapak-bapak yang tengah mengerjakan peng-hotmix-an.
Hingga Kamis (16/12/2021) malam, dari titik awal pengerjaan, bagian yang berhotmix adalah sekitar separuh dari panjang jalan dan bekas lahan resapan di depan rumah saya. Selebihnya masih berupa permukaan jalan semen. Pengerjaan baru dilanjutkan hingga selesai pada pada Jumat (17/12/2021) malam.
Sebagai catatan, perbaikan jalan di muka rumah saya tidak sepenuhnya menggunakan anggaran dari pemerintah. Anggaran dari pemerintah memadai untuk meng-hotmix sebagian jalan, sehingga warga melakukan urunan supaya seluruh permukaan Jalan Belimbing 8 di-hotmix.
Entah karena itu atau bukan, ketebalan hotmix tidak sama. Hotmix pada jalan yang dikerjakan pada Kamis (16/12/2021) lebih tebal dibandingkan hotmix pada jalan yang dikerjakan pada Jumat (17/12/2021).
Selain itu, ada beberapa warga lain yang berharap bahwa lahan-lahan resapan yang ada di depan rumah warga tidak habis ditutup hotmix atau beton. Pun begitu, saya menyampaikan ini atas nama pribadi dan tidak mewakili siapa pun.
Jika ada kesalahan, kelalaian, dan kekurangan dari pertimbangan dan aspirasi saya karena ketidaktahuan akan perundang-undangan, peraturan, regulasi, atau kepentingan umum, mohon saya diberikan edukasi.
Namun, jika pertimbangan dan aspirasi saya tidak salah, saya berharap aspirasi saya dapat diakomodasi oleh Pemerintah Kota Depok, setidaknya untuk masa mendatang, supaya pembangunan dan perbaikan, khususnya di kawasan Perumnas Depok I juga mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.
Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Atas kesalahan atau ketidakpantasan dalam surat terbuka ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terbuka untuk koreksi.
