A. Latar Belakang lahirnya BPUPKI
BPUPKI atau sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memang sangatlah berperan penting. Tanpa BPUPKI, panitia sembilan, piagam Jakarta, bahkan PPKI, mungkin tidak akan pernah terbentuk. Berikut penjelasannya.
Sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah menciptakan penderitaan berkepanjangan. Silih berganti bangsa barat bergantian menguasai wilayah Indonesia mulai dari Portugis, Belanda hingga Inggris. Sejarah panjang dan memerlukan banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial. Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki tekad untuk mencapai kemerdekaannya.
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang setelah Jepang berhasil menghancurkan pangkalan udara sekutu di Pearl Harbour di Kepulauan Pasifik pada 7 Desember 1941. Babak baru Sejarah Indonesia dimulai dengan hadirnya kekuasaan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun. Meskipun secara de facto, Jepang menguasai wilayah Indonesia selala 3,5 tahun bukan berarti penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia tidak sebesar masa penjajahan bangsa Belanda.
Rakyat Indonesia merasakan penindasan, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya menusia yang dialami Masyarakat Indonesia. Tidak sedikit rasa traumatis dan kerugian fisik, finanasial dan mental yang di derita rakyat Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jepang banyak menyimpang dari kepribadian dan kepercayaan bangsa Indonesia. Misal setiap pagi bangsa Indonesia harus membungkukkan badannya kea rah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang yang disebut Seikirei.
Tidak heran hal ini menimbulkan banyak terjadi perlawanan dan pemberontakan terhadap pemberontakan Jepang di Indonesia. Misalnya pemberontakan Cot Plieng, pemberontakan Biak, pemberontakan Singaparna, Pemberontakan Indramayu dan pemberontakan PETA. Kondisi ini semakin menyudutkan posisi Jepang ketika pasukan sekutu mengadakan serangan balasan atas kekalahan sekutu di Pasifik di akhir tahun 1941. Sepanjang tahun 1944 sampai tahun 1945, sukutu secara bertahap berhasil mengambil alih wilayah kekuasaan Jepang di wilayah Pasifik Barat. Hal ini mendorong Jepang mencari strategi untuk mendapat dukungan dari wilayah yang dikuasainya seperti Indonesia untuk mendapat tenaga pasukan guna melawan sekutu. Bangsa Indonesia mulai dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang.
B. Tugas BPUPKI
Untuk memenuhi janji Jepang memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang di pulau Jawa Jenderal Kumaikichi Harada berusaha meyakinkan janji kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Jepang membentuk sebuah badan Bernama Dokuritsu Zunbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia). BPUPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 1Maret 1945. Tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.
Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakaan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada Rakyat bahwa janji Jepang benar. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun kaisar Jepang Teno Haika, ditetapkan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang Ketua muda yaitu Icibangase Yosio dan RP. Soeroso Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.
Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa (7 orang) yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia.
Tugas BPUPKI yang paling penting adalah:
- membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia Merdeka
- membuat peraturan berupa undang-undang
- membuat reses selama sebulan
- membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar
Manfaat BPUPKI:
- menciptakan kemerdekaan Indonesia secara resmi
- menjalin kerja sama baik dengan pemerintah Jepang
- menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan
- mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai Merauke.
- Sidang BPUPKI
BPUPKI melaksanakan siding sebanyak dua periode, yaitu:
- Sidang BPUPKI Pertama
- Sidang BPUPKI periode pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei -- 1 Juni 1945. Pada sidang pertama mengahsilakn asas dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia saat itu belum ada rumusan, sehingga diperlukan usul dan masukan dari para anggota sidang BPUPKI. Ada beberapa tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara Indonesia yang disampaikan antara lain:
- Mohamad Yamin
- Awalnya Mr. Moh. Yamin menyampaikan ususlan dasar negara secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan beliau antara lain:
- Peri kebangsaan
- Peri kemanusiaan
- Peri ketuhanan
- Peri kerakyatan
- Peri kesejahteraan rakyat
Kemudian Mr. Moh. Yamin menyampaikan usulan secara tertulis berisi:
- Ketuhanan yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil adan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Soepomo
- Soepomo menyampaikan usulan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945 terkait negara persatuan yang berisi:
- Persatuan
- Kekeluargaan
- Keseimbangan lahir dan batin
- Musyawarah
- Keadilan rakyat
- Ir. Soekarno
- Usulan Ir. Soekarno disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikaitkan dengan falsafah mendalam yang berisi:
- Nasionalisme
- Internasionalisme yang didasari kemanusiaan
- Musyawarah dengan mufakat atau perwakilan
- Kesejahteraan nasional
- Ketuhanan melalui kebudayaan
Dari semua usulan tentang dasar negara tersebut, maka lahirlah istilah Pancasila. Panca artinya lima. Sila artinya dasar. Sehingga dapat disimpulkan jika Pancasila tersebut berarti lima dasar negara Indonesia.
- Sidang BPUPKI Kedua
Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10 -- 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI ini melanjutkan bahasan mengenai pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Sidang ini pun melibatkan Panitia Sembilan sebagai panitia perancang undang-undang dengan diketuai oleh Soekarno. Panitia sembilan pun membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk merumuskan UUD dengan segala pasalnya.
Struktur Panitia Kecil ini beranggotakan tujuh orang, di antaranya adalah Prof Dr Mr Soepomo, Mr Wongsonegoro, Mr Achmad Soebardjo, Mr AA Maramis, Mr RP Singgih, H Agus Salim, dan Dr Soekiman. Panitia ini membahas tentang bentuk negara. Berikut sejumlah hasilnya:
- Melalui pemungutan suara, mayoritas anggota akhirnya sepakat memilih negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- Membahas tentang UUD dan pembukaannya. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.
- Pada tanggal 14 Juli 1945,BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan Panitia Perancang UUD yang mencakup tiga hal penting yang dilaporkan oleh Ir.Soekarno, dan menyetujui ketiganya:
- Pernyataan Kemerdekaan Indonesia.
- Pembukaan UUD (dari Piagam Jakarta).
- Batang tubuh UUD.
Setelah rancangan undang-undang disepakati, tugas BPUPKI selesai.
Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945, menandai akhir dari BPUPKI. Hasil kerjanya kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang yang selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan proses tersebut.
- Â
