Mohon tunggu...
Widoko
Widoko Mohon Tunggu... Guru - Menyukai semua hal yang inspiratif

Pernah menimba ilmu di Yangzhou University, China

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jika Presiden Jokowi Konsisten seperti Dulu, Mungkin Masalah Kudeta Moeldoko Tidak Akan Serumit Ini

10 Maret 2021   14:57 Diperbarui: 13 Maret 2021   13:44 270
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Moeldoko-Presiden Jokowi (Sumber: tempo.co)

"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi, Jakarta Selatan, 9 Agustus 2014 silam (detik.com, 12/01/2018).

Kebijakan Presiden Jokowi pada saat itu sepertinya benar-benar dilaksanakan. Misalnya, Tjahjo Kumolo yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri rela melepas jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan digantikan Hasto Kristiyanto. Hanif Dhakiri yang ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja juga melepas jabatan sebagai Sekjen PKB. Sampai Menko PKM Puan Maharani menurut pengakuannya juga non aktif dari Ketua DPP Bidang Polkam PDIP. Ada juga dalam reshufle Wiranto yang ditunjuk sebagai Menkopolhukam melepas jabatannya sebagai Ketua Partai Hanura.

Tetapi dalam perjalanan Kabinet Jilid I selanjutnya, Presiden Jokowi sepertinya mulai tidak konsisten dalam menerapkan kebijakannya. Hal itu terlihat ketika Airlangga Hartarto terpilih menjadi Ketua Golkar pada tahun 2017. Sang Menteri Perindustrian tetap pada posisinya dan tidak mengundurkan diri.

Saat terpilih kembali untuk menjadi RI 1 yang kedua, Presiden Jokowi tidak lagi melarang adanya rangkap jabatan partai dalam kabinet. Alasan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi kurang lebih adalah yang paling penting bisa membagi waktu, dan berdasarkan pengalaman selama 5 tahun menurutnya tidak masalah jika bisa membagi waktu. Maka pada Kabinet Jilid II ada 3 menteri yang juga sebagai Ketua Umum Partai yakni Prabowo di Gerindra, Airlangga Hartarto di Golkar dan Suharso Monoarfa di PPP.

Andai kebijakan tidak boleh merangkap sebagai ketua partai dalam jabatan di pemerintahan seperti pada Jilid I dilakukan konsisten sampai kini, pastinya menghadapi masalah Kudeta Moeldoko Presiden Jokowi tinggal das des dan tidak akan perlu pusing-pusing lagi. Tetapi apa daya, semua telah terjadi dan Presiden tentu telah menimbang masak-masak apa yang telah ia putuskan.

Membuat kebijakan yang baik itu memang sulit, tetapi lebih sulit lagi membuat kebijakan baik yang konsisten. Semoga semua bisa diselesaikan dengan penuh keindahan...I]

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun