Tetapi jika dilihat penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan birokrasi yang kurang bagus pada pemerintahan saat ini. Salah satu yang terlihat adalah adanya ketidakselarasan langkah antara pusat dan provinsi atau daerah, seperti yang terjadi pada DKI Jakarta misalnya.
Dari jumlah total kasus dan kematian akibat Covid-19, Indonesia juga mengkhawatirkan. Menurut catatan Worldometers.info, diakses 5 Nopember 2020, saat ini Indonesia menjadi negara dengan total kasus dan kematian tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia, untuk total kasus berada pada urutan ke empat, sedangkan kematiannya pada urutan ketiga.
Meski demikian ada juga hal positif yang layak diapresiasi menurut penulis dari kacamata awam pada saat pandemi ini. Yakni Pemerintahan Presiden Jokowi yang banyak memberikan bantuan sosial untuk masyarakat saat ekonomi sulit.
Tetapi selain Covid-19, ada lagi masalah pelik lain yang harus dihadapi Pemerintah saat masa pandemi ini. Yaitu adanya penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai sementara pihak tidak pro buruh atau pekerja. Gelombang demo pun sempat meledak di barbagai kota menyikapi adanya pengesahan UU Cipta Kerja.
Penolakan UU Cipta Kerja dari ribuan buruh dan beberapa elemen masyarakat menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini belum bisa mewadahi aspirasi dari semua elemen masyarakat dengan baik. Memang semua kebijakan ada pllus minusnya dan tidak mungkin bisa menyenangkan sekitar 267 juta warga Indonesia, tetapi adanya polemik UU Cipta Kerja yang berkepanjangan menunjukkan indikasi yang kurang bagus undang-undang tersebut.
 Adanya demo besar-besaran tersebut, bagi yang percaya ramalan Jayabaya, juga menunjukkan indikasi lain yang bisa ditafsirkan sebagai masa di mana Tikus Pithi Anata Baris. Tikus pithi merupakan tikus kecil, anata baris berarti menata barisan. Jadi Tikus Pithi Anata Baris bisa diartikan sebagai masyarakat kecil yang menata barisan. Dalam ramalan Jayabaya masa Tikus Pithi Anata Baris ini datang sebelum masa Ratu Adil.
Sebagian orang menafsirkan Tikus Pithi Anata Baris itu adalah ketika adanya demo besar-besaran pada 1998 yang berhasil menggulingkan orde baru yang telah berkuasa selama 1998. Sejak saat itu, berbagai demo dari berbagai elemen masyarakat bermunculan untuk menyatakan aspirasinya.
Pada masa pemerintahan Jokowi Jilid II sudah ada dua kali gelombang demo besar-besaran. Pertama ketika berkaitan dengan revisi UU KPK pada saat menjelang pelantikannya. Dan yang kedua pada saat UU Cipta Kerjaj.
Bagi yang tidak percaya dengan Ramalan Jayabaya, munculnya banyak gerakan masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa dikatakan sangat berhasil dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat diterima oleh mayoritas warganya.
Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan dengan pasti, termasuk Jayabaya, Sang Raja Kediri. Manusia hanya bisa berusaha dan Tuhan Sang Pencipta lah yang akan menentukan. Apakah era Presiden Jokowi akan tercatat sejarah sebagai salah satu masa keemasan Indonesia? Masih ada masa selama tiga tahun lagi, waktu akan menjawabnya...I]
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI