Guru dicurigai, sekolah dituding, dan study tour pun dilarang. Setidaknya itulah bola liar akibat kasus kecelakaan di Subang beberapa waktu lalu yang melibatkan rombongan SMK Lingga Kencana, Depok.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran dengan substansi imbauan agar study tour dilakukan di wilayah dalam Provinsi Jawa Barat. Langkah senada juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Sebuah imbauan yang "agak laen" kalau menurut saya. Pasalnya, menilik peristiwa kecelakaan di Subang itu, kan juga masih dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat? Iya nggak?
Jadi kalau niatnya mencegah kecelakaan terjadi, imbauan bahkan larangan study tour ke luar provinsi bukanlah solusi yang pas.
Pembuat kebijakan dan juga sebagian orang yang kontra dengan study tour seolah lupa bahwa masalah kecelakaan lalu lintas beda urusan dengan study tour. Tapi jari telunjuk terlanjur mengarah ke program pembelajaran bernama study tour.
Persoalan seperti biaya yang mahal, panitia yang kurang transparan, hingga bau kongkalikong antara travel agent dengan pihak sekolah, seolah menjadi bom waktu yang meledak. Maka kasus kecelakaan itu pun menjadi momen yang pas bagi mereka yang tidak sepakat adanya study tour untuk melampiaskan kekesalan.
Namun, tentulah tidak semua study tour ditangani dengan buruk.
Study Tour yang terencana dan transparan
Lalu, bagaimana sebaiknya merencanakan study tour yang baik dan meminimalisir risiko?
Berdasarkan pengalaman saya sebagai orangtua yang memiliki anak yang tiap tahun ada kegiatan study tour, saya bersyukur bahwa kegiatan study tour di sekolah anak saya terbilang transparan, terencana, dan melibatkan partisipasi orangtua.
Perencanaan adalah hal penting. Bahkan pada saat mendaftar sekolah, kami para orangtua sudah diberikan rencana dan garis besar kegiatan study tour yang akan dilakukan.
