Masyarakat pengguna KRL butuh kebijakan yang memang didasarkan pada fakta di lapangan. KRL adalah moda transportasi umum yang menopang berbagai sektor lain, jadi sifatnya bukan barang atau jasa konsumsi yang harus dijauhkan dari subsidi.Â
KRL bukan seperti listrik, BBM, dan gas yang kalau subsidi hilang konsumennya bisa melakukan langkah-langkah penghematan.
Coba saja hentikan KRL selama seminggu, apa yang terjadi? Pasti perusahan-perusahaan, perkantoran swasta dan pemerintah, hingga UMKM bakal teriak karena pekerja dan karyawannya terganggu saat berangkat kerja.
Naik moda lain? Haha... Silakan mencari moda alternatif ke Jakarta dari pinggiran Bogor. Bus teramat jarang dan angkot sama sekali tak ada. Kalau mau ke Jakarta ya harus naik kendaraan pribadi, taksi atau ojek. Soal ongkos silakan bayangkan sendiri betapa tidak ramah di kantong bagi yang terbiasa tiap hari naik KRL.
Efek keberadaan KRL memang luar biasa. Andai separuh saja penumpang KRL saat ini balik lagi naik kendaraan pribadi, pasti bakal macet ampun-ampunan di Jakarta. Sudah begitu polusi udara bakal bertambah akibat pembakaran BBM, serta jalanan yang rentan rusak serta trotoar bagus yang dilibas pelanggar lalu lintas bakal kian banyak.
Pengguna transportasi massal adalah pahlawan
Jadi, sebaik-baiknya subsidi untuk rakyat, sudah tepat jika pemerintah menggelontorkan subsidi bagi masyarakat yang sudi bersusah payah naik transportasi massal.Â
Subsidi untuk ini tak boleh membedakan kaya dan miskin, karena sejatinya mereka sama-sama pahlawan negara yang tidak memakan subsidi BBM dan menyumbang polusi serta kerusakan jalan.
Bahkan bila perlu berilah anggaran subisidi sebesar-besarnya hingga tarifnya gratis untuk KRL dan transportasi massal lainnya. Naik KRL gratis tentu membahagiakan banyak pihak.
Ketika pengeluaran bulanan transportasi aman, setidaknya bahagia pula pekerja dan karyawan, perusahan dan perkantoran pun ikut hepi karena terdongkrak kinerjanya. Sektor ekonomi bakal turut cerah menikmati efeknya.
