Untuk mengatasi korupsi di Indonesia, setiap elemen dalam teori GONE harus ditangani secara terintegrasi. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:
1. Mengatasi Greed (Keserakahan)
- Pemerintah harus memastikan bahwa pejabat publik menerima pelatihan etika secara berkala. Selain itu, integritas harus menjadi salah satu kriteria utama dalam perekrutan pejabat.
- berat bagi pelaku korupsi, seperti penyitaan aset dan penjara jangka panjang, dapat mengurangi motif keserakahan.
2. Menutup Kesempatan (Opportunity)
- Teknologi dapat digunakan untuk meminimalkan interaksi langsung antara masyarakat dan pejabat publik. Sistem e-government seperti e-procurement dapat mengurangi celah bagi praktik suap dan manipulasi.
- Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK perlu diberdayakan untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time.
3. Mengurangi Kebutuhan (Need)
- Memberikan gaji yang layak kepada pegawai negeri sipil dan pejabat publik dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk korupsi.
- Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sehingga tekanan untuk melakukan korupsi berkurang, terutama di kalangan pegawai rendah.
4. Meningkatkan Risiko Pengungkapan (Exposure)
- Sistem berbasis data seperti blockchain dapat mencatat transaksi secara permanen dan transparan, sehingga sulit untuk memanipulasi atau menyembunyikan data.
- Media dan masyarakat harus didorong untuk melaporkan kasus korupsi. Program perlindungan saksi juga perlu diperkuat untuk melindungi pelapor.
- Proses hukum yang cepat dan transparan akan meningkatkan persepsi risiko bagi pelaku korupsi.
Why: Mengapa Teori GONE Relevan untuk Kasus e-KTP?
Proyek e-KTP adalah salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia yang melibatkan penyalahgunaan dana hingga Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. Berikut adalah analisis elemen teori GONE dalam konteks kasus ini:
- Greed (Keserakahan): Keserakahan menjadi motif utama dalam kasus e-KTP. Para pejabat tinggi, termasuk anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, mengambil keuntungan pribadi dari proyek yang seharusnya menjadi infrastruktur penting untuk identitas digital nasional. Mereka menggelembungkan anggaran proyek untuk menerima komisi besar dari vendor.
- Opportunity (Kesempatan): Kesempatan korupsi dalam proyek ini muncul karena lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa, yang memungkinkan konsorsium tertentu untuk memenangkan proyek secara tidak adil. Proses tender tidak dilakukan secara transparan, dan ada manipulasi anggaran melalui kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta.
- Need (Kebutuhan): Bagi sebagian pelaku, kebutuhan juga menjadi faktor pendorong, meskipun bersifat sekunder. Tekanan sosial dan gaya hidup mewah yang harus dipenuhi membuat beberapa individu terlibat dalam korupsi, bahkan jika mereka sudah memiliki penghasilan yang memadai.
- Exposure (Pengungkapan): Rendahnya risiko pengungkapan menjadi faktor utama. Korupsi dalam proyek e-KTP berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap melalui laporan media dan investigasi KPK. Mekanisme pengawasan internal yang lemah di Kementerian Dalam Negeri memberikan rasa aman bagi para pelaku untuk melanjutkan tindakan korupsi mereka.
How: Bagaimana Teori GONE Dapat Diterapkan untuk Pencegahan?
Pendekatan teori GONE dapat membantu merancang langkah-langkah strategis untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil berdasarkan setiap elemen teori:
1. Mengurangi Greed (Keserakahan)
- Pemerintah perlu menanamkan nilai-nilai integritas kepada pejabat publik melalui pelatihan etika secara berkala.
- Hukuman yang berat dan tegas, termasuk penyitaan aset hasil korupsi, dapat mengurangi motif keserakahan.
- Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan kerja.
2. Menutup Celah Opportunity (Kesempatan)
- Proses tender harus dilakukan secara transparan dan kompetitif, misalnya melalui sistem e-procurement.
- Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberdayakan untuk memantau proyek besar secara real-time.
- Blockchain dan teknologi lainnya dapat digunakan untuk mencatat transaksi dan keputusan proyek secara permanen, sehingga sulit dimanipulasi.
