Mohon tunggu...
Widi Admojo
Widi Admojo Mohon Tunggu... Guru - Widiadmojo adalah seorang guru, tinggal di Kebumen

sedikit berbagi semoga berarti

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

DPR, Kursi, dan Korupsi

29 September 2019   06:55 Diperbarui: 29 September 2019   07:18 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Situasi semacam ini tentu menjadi belenggu yang menyulitkan, ketika integritas disatu sisi harus ditegakkan tetapi kepentingan kadang juga tidak bisa dihindarkan. Suasana seperti inilah yang rata-rata menjadi persoalan mengapa anggota DPR susah untuk bisa bersih dari ancaman korupsi.

Dipastikan masalah korupsi anggota dewan  tidak akan begitu saja lenyap menghilang begitu saja. Dibutuhkan sistem, dibutuhkan detail langkah yang kongkrit untuk mengeliminir ancaman suap-menyuap yang dominan menjadi sumber korupsi di lembaga negara terccinta ini. 

Bila mana perlu dibutuhkan adanya sistem yang mampu mendetek berbagai macam kepentingan yang terindikasi gratifikasi dan korupsi. Dan bila mana perlu ada kewajiban bagi anggota dewan untuk secara terbuka dan transparan mempublikasi lalu lintas pendapatan, sumber perolehan dan perkembangan harta kekayaan yang dimiliki. 

Publikasi yang transparan ini dapat menjadi acuan yang membangun persepsi bahwa anggota dewan selalu berani bersih dan terbuka. Publik perlu mengetahui histori perkembangan harta kekayaan yang dimiliki anggota dewan secara periodik. 

Informasi ini juga sebenarnya berfungsi untuk menghindarkan diri dari persepsi yang negatif tentang histori dan asal-usul peningkatan harta kekayaan yang dimiliki.

Selanjutnya proses rekruitmen calon anggota DPR agaknya juga diperlukan evaluasi.  Bagaimana partai politik menciptakan pola seleksi rekruitmen yang berintegritas dan kredibel menjadi modal awal terciptanya legislator yang bersih dan berintegritas.  

Sebaliknya bila rekruitmen masih didasarkan pada seberapa besar upeti yang ditawarkan maka potensi pemanfaatan kewenangan jabatan untuk menggaruk kembali modal besar yang sudah dijual akan menjadi peluang lahirnya perilaku korup. 

Berikutnya tentu mekanisme pengawasan yang berlapis dan efektif mulai dari proses kampanye sampai dengan saat berada di dalam menjadi sesuatu yang penting dan urgen.  

Budaya money politik yang seolah seperti pembiaran dan bahkan menjadi kelaziman jelas menjadi bibit kelahiran budaya korupsi di kelak kemudian hari. 

Akhirnya DPR yang bersih,  penuh integritas,  menjadi bagian yang harus diperjuangkan. Selamat menikmati pensiun. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun