Geram sekali kalau mengingat ketidakberesan yang ada di kabupaten ini, namun saya hanya bisa mencurahkan via tulisan atau mungkin bersama rekan-rekan lainnya melalui media yang tepat. Biarkan saja tulisan ini menjadi saksi betapa bobroknya keadaan disini.
Kemudian tidak adanya bank nyatanya memang mempersulit kami yang memang bekerja di kantor maupun secara remote. Mengambil atau membuat rekening bank juga kami harus "turun gunung" ke Citeureup atau mungkin ke Jonggol di Citra Indah. Itu juga harus berangkat pagi. Teringat saat pembatasan pengunjung di bank dikarenakan kami harus membuat rekening baru, maka kami memutuskan berangkat dari rumah jam lima pagi. Demi mendapatkan nomor antrian.Â
Ini baru perkara bank, untuk mengurus KK juga dari Sukamakmur ke Cibinong juga bukanlah jarak yang dekat. Itu juga masih mengantri dengan warga-warga yang mungkin lebih jauh dari kami entah di Cariu atau Tanjungsari. Mungkin sederet masalah ini seharusnya menjadikan pemerintah kabupaten sadar untuk memekarkan Kabupaten Bogor ini atau mungkin membiarkan saja karena merasa bukan urusannya begitu.
Sederet masalah sebenarnya masih banyak sekali di kabupaten ini terutama di beberapa kecamatan. Nyatanya juga untuk pembangunan infrastruktur lebih banyak mangkraknya dibandingkan yang jalan. Gembar-gembor SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa) di zaman bupati itu nyatanya mana realisasinya? Apakah BPK atau mungkin lembaga lainnya berani untuk mengaudit realisasi dana yang bombastis tersebut.Â
Karena saya sendiri selaku warga di Kecamatan Sukamakmur yang seharusnya mendapatkan juga dana tersebut tapi tidak nampak realisasnya. Beberapa kali juga saya mendapatkan pesan untuk melihat langsung realisasinya di kantor desa, tapi apakah yakin mereka akan transparan dengan dana tersebut? Saya sendiri justru makin sangsi apakah dana ini tepat sasaran. Kalau sudah begini benar kalau Sukamakmur yang sebenarnya memiliki banyak potensi ternyata masih jauh dari kata makmur.
Update:
Saya baru saja melakukan pencarian di laman SAMISADE untuk memantau bagaimana perkembangan realisasinya di kampung saya. Bisa Anda lihat pada lampiran gambar saya, masih nol coba bayangkan?
Ini bagaimana ya, uang yang tidak sedikit tersebut tapi tidak ada realisasinya. Apakah harus dikembalikan ke pusat jika seperti ini? Jangan sampai mengendap di dana desa terlalu lama jika tidak ada realisasinya.
Referensi :
1. pikiran rakyat (diakses pada tanggal 17 Agustus 2022)
