Sebagai contoh kenapa “Jalur Satu Arah” tidak bisa di terima oleh angkutan umum adalah seperti ini.
Seperti angkutan yang di kemudikan Pak Slamet tadi, di sepanjang Muara karang hanya Saya penumpangnya. Selebihnya Saya berhenti di Pangkalan angkutan U-11 untuk masuk ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi untuk Pak Slamet, apabila enggan untuk narik lagi, Beliau bisa memutar arah untuk nge-tem di Terminal Buatan tadi.
Nah, setelah adanya penerapan “Jalur Satu Arah” mau nggak mau Pak Slamet harus mengikuti aturan yang notabene jalur yang di tempuh semakin panjang.
Selebihnya lagi kata Beliau,
“ini juga untuk orang-orang sini juga neng…”
Nah, memang. Pihak yang paling di beratkan akan adanya penerapan ini adalah warga di sepanjang Muara Karang. Untuk menuju tempat yang berlainan, yang dulunya gampang tinggal memutar arah, kini mereka harus mengikuti jalur yang lebih panjang dan membuang waktu yang lebih pula.
Memang, menurut pandangan pribadi Saya, kemacetan di sepanjang jalan Muara Karang bisa terkendali. Tapi, kalau mogok lagi dan mogok lagi adalah jawaban atas ketidakpuasan atas di terapkannya jalur ini, Saya lebih memilih untuk me-nonaktifkan jalur ini dan kembali ke jalur seperti sebelumnya.
Melalui Pak Slamet juga, Saya mendapat angin segar. Bahwasanya, menurut keputusan musyawarah hasil “Mogok” pada Rabu kemaren, ada berita bahwa pada Tanggal 25 Juli 2012, Insyaallah “Jalur Satu Arah” di non-aktifkan dan jalur di sepanjang Muara Karang kembali menjadi dua arah.
Semoga saja keputusan ini benar-benar di jalankan, supaya “Mogok” tidak terjadi lagi.
Kalau di pikir lebih lagi, “Mogok” adalah senjata yang pas untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan.
So.. Bagaimana menurut Kalian?
