Ketika "Mogok" Menjadi Senjata

Efektifkah ketika "Mogok" menjadi senjata protes untuk "Menuntut Hak"?

Ya.. Mogok. Mogok lagi dan Mogok lagi.

Jujur, paling afraid kalau mendengar kata ini. Saya dan banyak orang pula menggunakan angkutan umum sebagai transportasi sehari-hari. Jadi kalau ada "Mogok" apalagi tidak terduga dan mendadak, pasrah adalah jawaban yang paling tepat.

Lebih detailnya, Saya akan menceritakana tentang kejadian beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu, 18 Juli 2012.

Saya bekerja di daerah Pantai Indah Kapuk. Untuk menuju tempat kerja, Saya harus naik angkutan umum sebanyak 3 kali setiap harinya. Yaitu angkutan B-06, B-01 dan U-11. Dan angkutan umum yang sering buat Saya untuk lebih "Siaga" adalah angkutan umum B-01.

B-01 adalah angkutan umum yang melayani trayek Grogol - Muara karang. "Mogok" pada Rabu kemarin adalah kali kedua dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir.

Ya.. Mengapa demikian?

Pada pertengahan Mei lalu, Polda Metro Jaya yang menangani lalu lintas daerah Muara Karang menetapkan "Jalur Satu Arah" di sepanjang jalan Muara karang.

Nah, apa pengaruhnya bagi angkutan umum?

Selidik punya selidik, hari ini karena angkutan umum B-01 yang saya naiki sepi alias hanya Saya seorang. Saya mencoba untuk ngobrol dengan sang sopir yang selebihnya Saya ketahui namanya adalah Pak Slamet. Orangnya tidak menyeramkan dan sopan, jadi enak untuk di ajak ngobrol.

Melalui Beliau, Saya mendapat sebab yang pasti kenapa “Mogok” pada Rabu kemarin terjadi. Menurutnya, penerapan “Jalur Satu Arah” ini memberatkan para pengemudi angkutan umum. Mereka harus melaui jarak yang lumayan jadi panjang. Dan tidak bisa nge-tem di sepanjang jalur Muara Karang yang di kenal dengan Terminal Buatan.

Sebagai contoh kenapa “Jalur Satu Arah” tidak bisa di terima oleh angkutan umum adalah seperti ini.

Seperti angkutan yang di kemudikan Pak Slamet tadi, di sepanjang Muara karang hanya Saya penumpangnya. Selebihnya Saya berhenti di Pangkalan angkutan U-11 untuk masuk ke kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi untuk Pak Slamet, apabila enggan untuk narik lagi, Beliau bisa memutar arah untuk nge-tem di Terminal Buatan tadi.

Nah, setelah adanya penerapan “Jalur Satu Arah” mau nggak mau Pak Slamet harus mengikuti aturan yang notabene jalur yang di tempuh semakin panjang.

Selebihnya lagi kata Beliau,

“ini juga untuk orang-orang sini juga neng…”

Nah, memang. Pihak yang paling di beratkan akan adanya penerapan ini adalah warga di sepanjang Muara Karang. Untuk menuju tempat yang berlainan, yang dulunya gampang tinggal memutar arah, kini mereka harus mengikuti jalur yang lebih panjang dan membuang waktu yang lebih pula.

Memang, menurut pandangan pribadi Saya, kemacetan di sepanjang jalan Muara Karang bisa terkendali. Tapi, kalau mogok lagi dan mogok lagi adalah jawaban atas ketidakpuasan atas di terapkannya jalur ini, Saya lebih memilih untuk me-nonaktifkan jalur ini dan kembali ke jalur seperti sebelumnya.

Melalui Pak Slamet juga, Saya mendapat angin segar. Bahwasanya, menurut keputusan musyawarah hasil “Mogok” pada Rabu kemaren, ada berita bahwa pada Tanggal 25 Juli 2012, Insyaallah “Jalur Satu Arah” di non-aktifkan dan jalur di sepanjang Muara Karang kembali menjadi dua arah.

Semoga saja keputusan ini benar-benar di jalankan, supaya “Mogok” tidak terjadi lagi.

Kalau di pikir lebih lagi, “Mogok” adalah senjata yang pas untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan.

So.. Bagaimana menurut Kalian?