Transisi yang Adil dan Terjangkau pada Presidensi G20 Indonesia

Keuangan berkelanjutan menjadi salah satu isu prioritas yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Indonesia di forum internasional untuk ikut mendukung pembatasan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global.

Pemerintah baru-baru ini menaikkan komitmen penurunan emisi GRK dari sebelumnya 29 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri serta dari 41 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Sebagai Presidensi, Indonesia berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan dari 18 negara dan 1 Uni Eropa untuk mencapai konsensus, termasuk terkait isu keuangan berkelanjutan. Terbagi dalam porsi yang hampir merata, kepentingan negara maju dan negara berkembang yang sering kali bertolak belakang menjadi tantangan tersendiri dalam pembahasan isu ini.

Pembahasan isu keuangan berkelanjutan dibahas dalam Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang merupakan kelompok kerja paling baru di Jalur Keuangan (Finance Track) G20. SFWG berdiri pada masa Presidensi G20 Italia pada tahun 2021, setelah sebelumnya berbentuk kelompok studi (study group).

SFWG diketuai bersama oleh Amerika Serikat dan Cina, dua negara besar yang merepresentasikan negara maju dan negara berkembang dengan kepentingan masing-masing.

Keuangan Berkelanjutan di Presidensi G20 Indonesia

Presidensi Indonesia yang mengusung tema "Recover Together, Recover Stronger" mengedepankan upaya pemulihan global paska pandemi yang tidak hanya merata dan inklusif, namun juga berkelanjutan. Untuk itu, pada tahun 2022, pembahasan isu keuangan berkelanjutan fokus pada pengembangan kerangka pembiayaan transisi dan peningkatan kredibilitas komitmen lembaga keuangan, peningkatan instrumen keuangan berkelajutan dengan fokus pada aksesibilitas dan keterjangkauan, serta diskusi kebijakan publik yang mendorong upaya transisi.

Pada pertemuan para Pemimpin Negara G20 atau yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bali pada tanggal 15-16 November 2022, para pemimpin dunia meng-endorse laporan keuangan berkelanjutan tahun 2022, yang berisi prinsip-prinsip pembiayaan transisi, serta berbagai rekomendasi meningkatkan komitmen lembaga keuangan serta meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, terutama bagi negara berkembang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam 4 kali pertemuan yang berlangsung pada masa Presidensi Indonesia tahun 2022, Indonesia memimpin pembahasan upaya menuju pembangunan yang rendah karbon dan net zero dengan memastikan adanya transisi yang tidak hanya teratur, namun yang tidak kalah penting adalah adil dan terjangkau. Khusus bagi negara berkembang, seperti Indonesia, diperlukan transisi menuju pembangunan hijau mengingat implementasi sepenuhnya akan memakan biaya yang cukup tinggi.

Untuk itu, Indonesia menyuarakan adanya dukungan yang diberikan kepada negara-negara yang berkomitmen untuk bertransisi melalui pembiayaan yang bisa diakses dan terjangkau. Hal ini penting untuk mengingat penurunan GRK adalah public goods yang berdampak global, tidak hanya untuk kepentingan satu atau dua negara, bahkan bersifat lintas generasi.

Energy Transition Mechanism (ETM) untuk Mendukung Transisi Energi yang Adil dan Terjangkau

Sektor energi merupakan salah satu penyumbang GRK di dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia berencana mencapai target bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam skenario Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kementerian ESDM mencatat porsi bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2021 mencapai 11,5%. Untuk itu, diperlukan langkah percepatan untuk mencapai target 23% yang ditetapkan.

Pada masa Presidensi G20 Indonesia, pemerintah Indonesia berhasil meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) country platform yang merupakan program peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) dengan prinsip adil dan terjangkau pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagaimana komitmen pemerintah Indonesia.

Dengan ETM, proses transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan akan didanai melalui mobilisasi sumber pendanaan komersial dan non-komersial secara berkelanjutan sehingga proses transisi tersebut tidak membebani keuangan negara.

Pembiayaan akan berasal dari berbagai sumber seperti lembaga pemerintah, berbagai bank pembangunan multilateral dan regional, berbagai lembaga keuangan, serta filantrofis. Dana ini akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).