Membayangkan Nusantara di Luar Jawa

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan dan bisnis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Telah menghadapi peperangan dan revolusi yang telah menjadikan Indonesia seperti sekarang ini dan perwujudan keunggulan Jawa atas pulau-pulau lain di tanah air.

Sementara orang-orang menyalahkan sebagian besar ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pembangunan antara Jawa dan seluruh negeri pada pemerintahan terpusat di era Soeharto, sistem pembangunan dan desentralisasi yang dibangun di bawah puing-puing rezim presidensial terlama di negara itu tidak mengubah fakta. bahwa Indonesia masih Jawa-sentris.

Menurut sensus terbaru pada tahun 2020, Jawa adalah rumah bagi 152 juta orang, atau sekitar 56 persen dari populasi negara itu, dibandingkan dengan 6,15 persen yang tinggal di Kalimantan, bagian Indonesia dari Pulau Kalimantan, yang akan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Padahal Kalimantan empat kali lebih besar dari Jawa. 

Dengan keunggulan demografis yang begitu besar, Jawa menguasai sekitar 59 persen produk domestik bruto negara menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020.

Kalimantan Timur, bagaimanapun, memang termasuk provinsi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi sebesar Rp 125 juta (US$8.708), kedua setelah Jakarta sebesar Rp 170 juta. Penduduk Kalimantan Timur adalah 3,7 juta, sekitar sepertiga penduduk Jakarta.   

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Jokowi memilih Nusantara sebagai nama ibu kota baru yang akan menempati wilayah antara Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Dengan endemik banjir dan penggundulan hutan di wilayah tersebut serta minimnya infrastruktur yang dimiliki Kalimantan saat ini, tidak ada jaminan bahwa ibu kota baru akan menjadi ibu kota Indonesia yang lebih baik. 

Namun untuk saat ini, rencana ibu kota baru memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memimpikan masa depan baru di luar Jawa. 

Desain Ibu Kota Negara(DOK KEMENTERIAN PUPR via kompas.com)