Membayangkan Nusantara di Luar Jawa

Baik atau buruk, itu benar-benar terjadi. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk menjadikan Nusantara sebagai nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru. 

Hal tersebut tercetus dalam rapat kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN antara DPR, DPD, dan Pemerintah di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (17/1/2022). 

Baca: Pengganti Jakarta yang Tenggelam, Nama Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

"Presiden perintahkan saya Jumat (14/1/2022) lalu. Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara. Karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu; ikonik di internasional, mudah, dan menggambarkan kenusantaraan kita semua," ujar Suharso Monoarfa dalam rapat kerja tersebut.

Ibu Kota Negara yang direncanakan bernama Nusantara itu akan menjadi satuan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi.

Baca: Desain Istana Negara Disetujui Jokowi, Upacara 17 Agustus 2024 di Penajam Paser

Mayoritas fraksi dalam Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) setuju menjadikan Nusantara sebagai nama ibu kota baru. 

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD. 

Hal tersebut tercetus dalam rapat kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN antara DPR, DPD, dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Januari 2022. 

DPR mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang yang akan memberikan dasar hukum bagi rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur,  18 Januari 2022

Pembahasan yang lumayan cepat berlangsung kurang dari empat bulan, terhitung sejak penyerahan surat presiden yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada DPR RI lewat Ketua DPR Puan Maharani, Rabu, 29 September 2021. 

Pemerintah resmi menyerahkan RUU IKN yang disampaikan pemerintah terdiri dari 9 bab yang berisi 34 pasal. RUU mengatur soal isi dari Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

Diketahui, sebelumnya, sederet masalah muncul dibalik upaya DPR dan Pemerintah saat mengebut pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU.  40 hari sejak Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN terbentuk atau sejak 7 Desember 2021.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu parpol oposisi menilai cara kerja DPR dan pemerintah terlalu ugal-ugalan. Sebab, mereka belum rampung membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baik per bab, pasal, dan ayat. Mereka juga tidak mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perumusan regulasi tersebut. 

Pembahasan RUU IKN ini berpotensi melanggar Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab itu, kata Juru Bicara PKS, Pipin Sopian, fraksi partainya tegas menolak RUU IKN. 

"PKS menolak RUU IKN karena secara substansi berpotensi melanggar UUD 1945, berisiko mengancam kedaulatan NKRI, menambah utang dan menambah beban APBN, mengalihkan fokus penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, mengancam lingkungan hidup, berpotensi merugikan aset negara dan menguntungkan elite pemilik konsesi lahan," ujar Pipin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022). 

Mestinya DPR dan pemerintah belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi UU Cipta Kerja. MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, karena melanggar sejumlah aspek formil: partisipasi publik yang bermakna, aspek transparansi, aspek bentuk hukum, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, dan metode pembentukan.

Meski demikian, dengan diresmikannya undang-undang tersebut, telah memberikan lampu hijau bagi rencana ambisius Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yang diperkirakan akan menelan biaya US$32 miliar, dan ditanggapi dengan skeptis.

Namun, mantan walikota Surakarta, Jawa Tengah, yang membangun kekuatan politik tingkat nasionalnya di Jakarta, tetap tidak terpengaruh. 

Dengan dukungan kuat dari masyarakat internasional---mulai dari konglomerat Jepang Softbank, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair hingga Uni Emirat Arab---Presiden kini dapat memulai pembangunan ibu kota baru, yang mungkin belum siap ketika ia menyelesaikan masa jabatannya pada 2024. 

Ada banyak keraguan ketika Jokowi pertama kali mengumumkan visinya setelah ia mengamankan masa jabatan keduanya pada tahun 2019. Proyek ini tidak seperti yang lain. Tidak seperti saat Malaysia memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang hanya berjarak sekitar 34 kilometer. Atau contoh lain dari pertukaran ibu kota di negara lain, yang sebagian besar melibatkan daratan yang sama.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat membawa tidak hanya transformasi politik dan administrasi, tetapi juga budaya. 

Jakarta telah menjadi pusat pemerintahan dan bisnis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Telah menghadapi peperangan dan revolusi yang telah menjadikan Indonesia seperti sekarang ini dan perwujudan keunggulan Jawa atas pulau-pulau lain di tanah air.

Sementara orang-orang menyalahkan sebagian besar ketidaksetaraan dalam kekayaan dan pembangunan antara Jawa dan seluruh negeri pada pemerintahan terpusat di era Soeharto, sistem pembangunan dan desentralisasi yang dibangun di bawah puing-puing rezim presidensial terlama di negara itu tidak mengubah fakta. bahwa Indonesia masih Jawa-sentris.

Menurut sensus terbaru pada tahun 2020, Jawa adalah rumah bagi 152 juta orang, atau sekitar 56 persen dari populasi negara itu, dibandingkan dengan 6,15 persen yang tinggal di Kalimantan, bagian Indonesia dari Pulau Kalimantan, yang akan menjadi tuan rumah ibu kota baru. Padahal Kalimantan empat kali lebih besar dari Jawa. 

Dengan keunggulan demografis yang begitu besar, Jawa menguasai sekitar 59 persen produk domestik bruto negara menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020.

Kalimantan Timur, bagaimanapun, memang termasuk provinsi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi sebesar Rp 125 juta (US$8.708), kedua setelah Jakarta sebesar Rp 170 juta. Penduduk Kalimantan Timur adalah 3,7 juta, sekitar sepertiga penduduk Jakarta.   

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Jokowi memilih Nusantara sebagai nama ibu kota baru yang akan menempati wilayah antara Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Dengan endemik banjir dan penggundulan hutan di wilayah tersebut serta minimnya infrastruktur yang dimiliki Kalimantan saat ini, tidak ada jaminan bahwa ibu kota baru akan menjadi ibu kota Indonesia yang lebih baik. 

Namun untuk saat ini, rencana ibu kota baru memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memimpikan masa depan baru di luar Jawa.