Jika Prabowo Subianto Capres 2024, Siapa yang Menghentikannya?

Jika Anda adalah pendukung setia Presiden Joko Widodo dan sekutunya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, berikut adalah peringatannya:

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara pemberian gelar profesor kehormatan kepada Dr Terawan dalam Ilmu Pertahanan Bidang Kedokteran Militer Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan, Rabu (12/1/2022).

Diberitakan Kompas TV, Prabowo dan SBY tampak bertemu dalam acara penganugerahan gelar profesor kehormatan bagi Terawan di Universitas Pertahanan, Rabu. Dalam video yang ditayangkan akun YouTube Kompas TV, Prabowo dan SBY tampak bertegur sapa dan berjabat tangan di sela-sela acara tersebut. SBY juga terlihat sempat berbincang singkat dengan Prabowo.

Bahkan di media sosial beredar, pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi perbincangan hangat di dunia politik Tanah Air. Terbaru, ada foto Prabowo dan SBY saling hormat.

Kita semua tahu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto punya sejarah hubungan yang panjang sejak masih sama-sama aktif di militer hingga berkecimpung di ranah politik. SBY bahkan disebut-sebut selalu memilih Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019. 

Namun sebaliknya, Prabowo sama sekali belum pernah memilih SBY di pemilu-pemilu sebelumnya. Pada Pilpres 2019, Partai Demokrat pimpinan SBY bergabung dengan Koalisi Adil-Makmur yang mengusung pasangan capres nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

Hal ini disampaikan SBY usai melakukan pertemuan tertutup secara empat mata dengan Prabowo. "Kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita," kata SBY dalam jumpa pers di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.

Namun, setelah pesta demokrasi usai dan KPU menyatakan kemenangan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, hubungan antara dua partai politik ini mulai terusik.

Pertemuan antara putra SBY sekaligus Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Jokowi di Istana Bogor pada 22 Mei 2019 kian memanaskan spekulasi. Belum lagi perang cuitan dari elite Demokrat maupun Gerindra yang semakin membikin suasana gaduh. Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan pendukung 02 kerap menuding SBY dan partainya tidak serius dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Jansen membantah tegas tudingan tersebut. Ia mengungkapkan SBY selalu memilih Prabowo dalam dua gelaran pilpres terakhir, begitu pula Ani Yudhoyono. Namun, kata Jansen, Prabowo sama sekali belum pernah mendukung SBY di pemilu-pemilu sebelumnya.

Pertemuan antara putra SBY sekaligus Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan Jokowi di Istana Bogor pada 22 Mei 2019 kian memanaskan spekulasi. Belum lagi perang cuitan dari elite Demokrat maupun Gerindra yang semakin membikin suasana gaduh. Pada 3 Juni 2019 atau sehari setelah pemakaman Ani Yudhoyono, Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor. Dalam pernyataannya usai itu, pendiri Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Ani memilih dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. 

SBY pun langsung bereaksi. "Ini hari penuh ujian bagi saya, Ibu Ani jangan dikaitkan dengan politik. Please, saya mohon [pernyataan] Pak Prabowo, Bu Ani pilih apa, tentu tidak tepat, tidak elok disampaikan," ucap Presiden RI ke-6 ini. 

Sejumlah elite Demokrat turut angkat bicara. Dalam program dialog Kompas TV yang dipublikasikan 9 Juni 2019, Jansen Sitindaon mengakui SBY memang memberitahukan hal itu kepada Prabowo, tapi tidak sepatutnya diungkapkan ke publik, terlebih masih dalam suasana duka.

"Ibu Ani itu milih kamu di 2014 dan 2019. Inilah bukti kalau kami [SBY dan Partai Demokrat] ini serius memenangkan kamu, sedangkan kamu sendiri tidak pernah memilih saya. Kamu tidak sekalipun nge-vote saya," kata SBY kepada Prabowo seperti yang diulangi oleh Jansen.

SBY dan Prabowo memang teman lama. Keduanya sama-sama masuk Akabri di Magelang pada 1970 meskipun berbeda tahun kelulusan. Menurut D. Danny Hamonangan Simanjuntak dalam buku Rival-rival Politik SBY tahun 2008, SBY menamatkan pendidikan dari Akabri pada 11 Desember 1973 dan menjadi lulusan terbaik. Sedangkan Prabowo lulus tahun berikutnya, 1974. 

Setelah berkarier di militer, keduanya kemudian terjun ke politik. SBY merintis karier di pemerintahan sebagai menteri di era pasca-reformasi, lalu menjadi ikon Partai Demokrat dan akhirnya terpilih sebagai presiden di Pilpres 2004 dan 2009. 

Adapun karier militer Prabowo melesat cepat setelah menikahi Siti Hediati Hariyadi atau Titiek, putri Presiden RI kala itu, Soeharto. Menjelang kejatuhan mertuanya dari kursi kepresidenan, Prabowo tampil sebagai sosok berpengaruh di Kopassus dan sempat menjabat Pangkostrad. 

Seperti halnya SBY yang terjun ke dunia politik, Prabowo --yang sempat menetap di luar negeri usai reformasi-- juga merintis pendirian partai politik bernama Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada 2008 setelah hengkang dari Partai Golkar. 

Nasib politik dua teman lama ini berbeda. SBY memenangkan dua kali pilpres dan menjabat presiden dua periode, sedangkan upaya Prabowo selalu gagal di pilpres, dari tidak lolos konvensi capres Partai Golkar pada 2004, lalu menjadi cawapres Megawati pada 2009, juga saat maju sebagai capres pada 2014 dan 2019 bersama Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno.

Dari motif diatas, ada kemungkinan besar pemimpin Partai Gerindra Prabowo Subianto akan mencalonkan diri lagi pada tahun 2024, dan dengan Jokowi secara konstitusional dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, calon terkuatnya adalah, setidaknya untuk saat ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Mungkin terlalu dini untuk berspekulasi jika mantan Panglima Kopassus itu, untuk kedua kalinya, harus melawan gubernur Jakarta lainnya yang berutang pemilihan dan kenaikan politiknya kepada Prabowo untuk merebut kursi kepresidenan. 

Kemungkinan seperti itu, bagaimanapun, sama sekali tidak dibuat-buat. Inilah alasannya. 

Di sini para elit selalu bisa memutuskan siapa yang mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam prosedur elitis seperti itu, pragmatisme politik dan juga klientelisme memainkan peran kunci dalam pencalonan presiden, artinya hanya mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan dukungan finansial yang kuat yang memenangkan pencalonan. 

Di atas kertas, Prabowo akan menjadi calon paling populer untuk bertarung di Pilpres 2024 dengan elektabilitas lebih dari 40 persen, meski saat itu usianya akan menginjak 72 tahun. Ingat: Baik Gerindra maupun Prabowo tidak menutup kemungkinan dia mencalonkan diri lagi.

Di belakang Prabowo adalah Anies, yang secara luas dipandang sebagai yang terkuat di antara kandidat yang lebih muda setidaknya karena dua alasan: Dia memimpin ibu kota dan dengan demikian terus-menerus menjadi sorotan, dan tampaknya mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam, terutama setelah Prabowo berdamai dengan Jokowi. 

Pemimpin daerah populer lainnya, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya Jawa Timur Tri "Risma" Rismaharini, juga disebut-sebut sebagai calon potensial, bersama dengan keturunan dari dinasti politik bangsa seperti Puan Maharani dan Agus Yudhoyono.

Ganjar dan Risma, keduanya anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), harus bersaing dengan Puan untuk mendapatkan restu dari pemimpin partai dan ibu Puan, Megawati Soekarnoputri, yang masih memiliki keputusan akhir tentang pencalonan presiden dari partai tersebut. . Tapi sayangnya Puan bukan tandingan Ridwan, apalagi Anies dan Prabowo.

Jika partai politik berperilaku seperti yang mereka lakukan di masa lalu, Prabowo dan Anies akan memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan nominasi. Jadi siapa yang akan mendukung Anies dan Prabowo? Apakah mereka akan menggunakan tiket yang sama?

Peristiwa politik besar telah memberi kita petunjuk tentang lanskap politik di 2024, dan tanda-tanda menunjukkan pertarungan antara Prabowo dan Anies. Salah satu peristiwa penting adalah pertemuan Megawati-Prabowo. Kedua pimpinan sudah mengubur kapak dan sepakat menjalin kemitraan di badan legislatif, meski anehnya Gerindra secara teknis masih partai oposisi.

Sikap seperti itu hanya masuk akal secara politis jika kita melihatnya dengan 2024 --- dan intrik politiknya --- sebagai latar belakang. Jadi, meski pertemuan Prabowo dengan Jokowi di stasiun MRT  hanyalah penutup dari pemilihan presiden yang pahit dan memecah belah, makan siang Prabowo dengan Megawati sebenarnya menandai pembukaan babak politik baru antara kedua partai nasionalis itu.

Konsekuensinya sangat jelas: PDI-P dan Gerindra telah menghilangkan segala hambatan politik atau psikologis yang dapat menghalangi mereka untuk bergabung dalam pemilihan berikutnya. Dengan Prabowo praktis mempererat hubungannya dengan kaum Islamis, yang beberapa di antaranya menyebutnya sebagai "pengkhianat" untuk pertemuan MRT yang akrab, Megawati akhirnya dapat memenuhi janjinya untuk mencalonkan Prabowo, mantan calon wakil presidennya, dengan memasangkannya dengan pasangan politiknya yang sebenarnya. ahli warisnya, Puan atau Prananda Prabowo.

Anggota koalisi penguasa lainnya, yang tampak tidak nyaman dengan pergantian peristiwa di rumah Megawati di Jl. Teuku Umar, telah mengadakan pertemuan tanpa PDI-P yang jelas-jelas menusuk Megawati dan persahabatannya yang baru dengan Prabowo. 

Pemimpin partai NasDem Surya Paloh kemudian bertemu Anies, yang merupakan salah satu pendiri Nasional Demokrat, keturunan NasDem, di markas partai, memicu spekulasi bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk mencalonkan Anies untuk tahun 2024. Mengingat pilihan politik masa lalu NasDem, termasuk sebuah rencana untuk mencabut dukungannya setelah kontroversi Ahok soal penistaan, pencalonan Anies---dengan elektabilitasnya yang meningkat---adalah sebuah mungkin.

Anies, mantan sekutu Jokowi, tidak asing dengan kebijaksanaan politik dan tampaknya mampu memutuskan hubungan dengan dan melawan Prabowo, yang porosnya ke PDI Perjuangan mungkin telah membuka jalan bagi Anies untuk mengumpulkan dukungan tidak hanya dari para Islamis yang marah tetapi juga pihak yang marah di pemerintahan.

Dengan ambang batas kepresidenan yang ditetapkan secara matematis mungkin untuk memiliki tiket ketiga atau keempat, tetapi secara politik tidak realistis untuk mengharapkan partai politik yang lebih kecil untuk membentuk koalisi mereka sendiri untuk menantang partai-partai besar; mereka secara alami tertarik pada koalisi yang lebih besar dengan kandidat yang kuat.

Pada tahun 2018, kita melihat bagaimana pragmatisme politik, ditambah dengan peraturan pemilu yang ketat, memaksa partai-partai untuk mencalonkan kandidat lama yang sama meskipun ada kekhawatiran akan meningkatnya jumlah nonpemilih karena kurangnya pilihan yang lebih baik.

Bagi mereka yang tidak memilih Prabowo dan Anies, kemungkinan harus memilih di antara mereka terdengar seperti mimpi buruk. Tapi terlepas dari pendapat Anda tentang kedua pria itu, kami jelas membutuhkan lebih banyak orang yang mencalonkan diri untuk pemilihan. 

Kita bisa memiliki lebih banyak pilihan dengan mendorong anggota parlemen untuk merevisi UU Pemilu 2017 dan menghapus ambang batas presiden untuk memungkinkan setiap partai mengajukan kandidatnya sendiri. 

Jadi, siapa yang akan menantang Prabowo dan Anies jika mereka mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024? Banyak, katamu. Masalahnya, apakah mereka bisa ikut lomba dengan sistem pemilu yang sekarang masih berlaku?