Operasi Tangkap Tangan KPK, Bukti Politik di Indonesia adalah Bisnis

Contoh paling nyata dari transaksi politik semacam ini terjadi sesaat sebelum pemilihan gubernur Jakarta 2017, ketika tim Ahok tertangkap  basah beberapa kali oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membagikan sembako gratis kepada masyarakat. Jika transaksi semacam itu ada di ibu kota Indonesia, tentu sangat mungkin terjadi di daerah lain juga. Selain itu, seorang caleg juga terkadang memberikan dana segar untuk dibagikan subuh pada hari pemilihan kepada setiap orang di dapil yang dituju.

Teknik "serangan fajar" (serangan fajar) kotor ini populer di Indonesia dan telah berhasil mengangkat beberapa kandidat ke tampuk kekuasaan.

Tapi tidak ada makan siang gratis. Meskipun konstituen menganggap sumbangan kandidat sebagai kontribusi, kandidat menyebutnya investasi, atau investasi politik, tepatnya. Seperti dalam bisnis, investasi dalam politik dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Di sinilah penyakit kronis korupsi di kalangan politisi Indonesia berasal, karena mereka yang terpilih akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang mereka kembali. Akibatnya, korupsi telah menjadi topik umum di Indonesia dan berita terkait korupsi hampir setiap hari muncul di TV. Sejak 2004 hingga 2012 saja, ribuan pejabat daerah dan anggota DPR terlibat kasus korupsi.

Lima modus operandi korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah untuk mendapatkan kembali uang yang mereka habiskan untuk kampanye pemilu.  

Cara pertama adalah dengan menawarkan jabatan di pemerintahan daerah kepada pejabat dengan imbalan uang haram. Mereka menawarkan posisi mulai dari kepala dinas hingga kepala sekolah. 

Kedua, seorang kepala daerah dapat memanipulasi pengadaan barang dan jasa melalui perencanaan anggaran daerah. Giri mengatakan kepala daerah biasa menerima suap atau mengatur tender pengadaan untuk menguntungkan perusahaan tertentu. 

Ketiga, seorang kepala daerah bisa saja menjual izin kepada korporasi tertentu yang mendukung kampanye politiknya. Misalnya, kepala daerah akan mengeluarkan izin pembangunan dan perkebunan dengan imbalan uang haram. 

Keempat, kepala daerah juga bisa menggelapkan anggaran daerah. Cara ini mengharuskan para pemimpin bekerja sama dengan dewan legislatif daerah untuk mengesahkan anggaran daerah yang digelapkan untuk tahun anggaran berikutnya. 

Kelima, seorang kepala daerah dapat menggelapkan pendapatan daerah dengan menyalurkannya kepada penyelenggara negara lain serta pendukungnya daripada melaporkannya ke APBD.

Banyak yang percaya kampanye pemilu berbiaya tinggi akan mendorong politisi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melakukan korupsi dalam upaya mereka untuk mendapatkan uang mudah untuk pemilu.

Fenomena bisnis berselubung politik tak pelak lagi mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Semua pihak di Indonesia harus bekerja serius untuk mencari solusi terbaik dari wabah korupsi di negara ini. Praktik bisnis dalam politik Indonesia harus dicabut dengan --- antara lain --- memberikan pendidikan politik kepada warganya, menjatuhkan sanksi keras kepada politisi nakal, memperbaiki sistem pendengaran dan pemilihan, dan jika mungkin, kembali ke praktik lama di mana kepala daerah dipilih oleh  DPR. 

Jika Indonesia tidak mengambil obat yang tepat untuk memberantas wabah, demokrasi di negara ini tidak lagi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi dari elit, oleh elit, untuk elit. Dan itu berarti untuk tahun dan masa yang akan datang, politik di Indonesia akan tetap berjalan seperti biasa.

Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (14/1/2022).(KOMPAS.com)