Boikot Produk Israel, Jokowi Ibarat Little Soekarno

Presiden Joko Widodo mendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel. Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina. 

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. 

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ujar Jokowi dalam pidato penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, Senin (7/3).

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini dinilai sebagai sikap dan langkah yang berani dalam mendukung perjuangan Palestina menuju kemerdekaannya. Pidato Jokowi dapat menjadikan dirinya sebagai Soekarno kecil (little Soekarno). Julukan little Soekarno juga pernah diberikan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ke 17, Kabinet Indonesia Bersatu II, era Presiden SBY, yakni Marty Muliana Natalegawa. 

Saat itu, Marty menyerukan boikot terhadap Israel saat pertemuan Gerakan Non Blok di Teheran Iran. Keberanian Jokowi ini mengingatkan publik kepada sosok Soekarno. Tahun 1962, dalam sebuah kesempatan pidato, Soekarno dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina merebut tanah jajahannya dari tangan Israel. 

"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," kata Bung Karno. Bahkan, sebagaimana dimuat dalam Revolusi Belum Selesai, “Imperialisme yang pada hakikatnya internasional hanya dapat dikalahkan dan ditundukkan dengan penggabungan tenaga anti-imperialisme yang internasional juga,” ujar Sukarno dalam pidato HUT Republik Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1966. 

Sebelumnya, saat itu Soekarno yang keluar dari PBB juga marah terhadap Israel dan beberapa negara lain yang dianggap merampas kemerdekaan negara lain. ”Bagi kita Israel, Yaman Selatan dan Malaysia secara legal tidak ada! Mereka itu secara legal memang tidak ada,” tegas Soekarno dalam pidato peringatan 10 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta, 18 April 1965. Soekarno pun bertekad untuk membantu baik tenaga dan persenjataan untuk membantu pembebasan negara-negara tersebut. 

Sikap politik yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo di hadapan perwakilan 56 negara yang terdiri dari kepala negara, kepala pemerintahan, pangeran, dan menteri ini, mirip dengan tindakan pemerintah Amerika Serikat yang menyerukan embargo terhadap produk Iran. Pemerintah Amerika Serikat mengidentifikasi produk-produk asal Iran. 

Bahkan bila ada perusahaan yang melakukan pembelian produk asal Iran atau bertransaksi dengan pemerintah dan perusahaan Iran akan dikenakan sanksi. Tentunya, langkah berani Jokowi tersebut ditindak lanjuti dan disambut Kabinet Kerja, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk mengidentifikasi produk-produk asal Israel yang patut untuk tidak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Bahkan bila perlu diidentifikasi juga produk yang dibuat di negara tertentu di mana perusahaannya dimiliki oleh pelaku usaha Israel. 

Namun, pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, melalui  Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo mendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memboikot produk-produk Israel. Yang dimaksud itu bukan produk, bukan barang. 

Yang saya lihat dimaknai sebagai produk barangnya Israel diboikotkan, sebenarnya bukan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/3). Menurut Johan, boikot yang dimaksud Jokowi berkaitan dengan boikot terhadap kebijakan Israel di tanah pendudukan Palestina. 

Penjelasan Johan Budi SP pun ditanggapi oleh aktivis Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, dalam akun twitternya @ulil, "Kata Johan Budi: boikot kebijakan yg dibuat di tanah pendudukan. Lho, maksud-é piyé? :)" Lebih lanjut, Ulil berkicau, "Setahu saya, yg ada daftar produk Israel. Tp daftar produk yg dibuat scr spesifik di tanah pendudukan, apa ada?" 

Sementara, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan imbauan kepada komunitas internasional untuk ikut memboikot produk yang berasal dari lahan pendudukan Israel atas Palestina, bertujuan menghentikan insentif yang diperoleh pemukim ilegal Israel. 

Imbauan tersebut tercantum dalam poin 16" "Deklarasi Jakarta", salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Jakarta, 6-7 Maret 2016. 

"Karena kalau tidak diboikot, kita akan tetap memberi insentif kepada pemukim ilegal untuk semakin maju dan berkembang di wilayah yang bukan miliknya. Itu berpotensi pada meluasnya pendudukan lahan Palestina oleh Israel," ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu usai KTT-LB OKI ke-5 di Balai Sidang Jakarta, Senayan, Senin malam. 

Boikot terhadap produk-produk Israel terutama pertanian dan perkebunan, telah dimulai oleh negara-negara anggota OKI sekitar dua hingga tiga tahun lalu.

Seruan boikot produk Israel Presiden Joko Widodo, juga mendapatkan perhatian Pengusaha, aktivis Perempuan dan Anak, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Fahmi Idris, "Seruan Pak @jokowi Boikot Produk Israel Harus Dilanjutkan dg Aksi Nyata. Yang Dukung #JokowiBoycottIsrael Mohon RT," cuitan Fahira Fahmi Idris dalam akun twitternya @fahiraidris. Sedangkan, Aktivis Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, dalam akun twitternya @ulil, "Pres Jokowi serukan boikot produk Israel yg dibuat di tanah pendudukan. Kok nanggung sih boikotnya. Dan bagaimana cara menengarainya?" 

Terlepas, apakah boikot produk Israel tersebut, adalah boikot barang atau boikot kebijakan Israel di tanah pendudukan Palestina? Toh, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan hingga kini Indonesia belum memiliki hubungan perdagangan langsung dengan Israel. 

Sebagaimana telah dikutip beberapa media daring, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor Indonesia ke Israel sepanjang tahun lalu sebesar US$ 116 juta. Nilai impornya sebesar US$ 77 juta. Sementara nilai total ekspor Indonesia tahun lalu mencapai US$ 150 miliar, dan impornya US$ 143 miliar. Meski kecil, perdagangan Indonesia-Israel masih surplus.

Namun, di hadapan dunia, khususnya bagi negara-negara Islam dan berpenduduk Islam dalam melakukan tindakan kongkrit untuk memboikot produk asal Israel. Presiden Joko Widodo telah memperlihatkan 'Nyali Besar' seorang pemimpin negeri yang mempunyai umat Islam terbesar di dunia, dan negeri demokratis nomer tiga di dunia.