Para Peraup Keuntungan Bisnis Tes PCR

Belakangan ini, terhembus selentingan permainan sejumlah pejabat hingga politikus Indonesia yang terlibat dalam pusaran bisnis PCR. Hal tersebut diketahui dari adanya saham milik beberapa pejabat negara di salah satu perusahaan PCR di Indonesia, yakni Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab). 

Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) sendiri merupakan sebuah unit bisnis yang berada di bawah naungan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Kini perusahaan tes usap PCR tersebut telah memiliki lima cabang yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Dalam hal ini, diduga para pejabat Tanah Air terlibat dalam bisnis PCR di perusahaan tersebut. Hal tersebut melihat adanya  242 lembar saham atau setara dengan Rp242 juta dipegang oleh dua perusahaan yang telah terafiliasi dari Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) dengan perusahaan milik salah satu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

Dua perusahaan yang telah terafiliasi milik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yaitu PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi. 

Adapun satu perusahaan lagi yang diduga telah terlibat dalam bisnis PCR ini, tidak lain adalah perusahaan dari PT Adaro Energy Tbk milik Garibaldi Thohir. Perusahaan milik kakak Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ini diduga bisa meraup hingga 6,18 persen saham GSI Lab.

Garibaldi Thohir atau yang dipanggil dengan Boy ini merupakan presiden direktur dari Adaro. Perusahaannya ini sudah aktif berkecimpung dalam menangani pandemi ini sejak awal Covid-19 melanda Indonesia, tepatnya Maret 2020 lalu. 

Boy mengatakan bahwa pihaknya enggan berniat untuk mencari keuntungan dan hanya ingin membantu masyarakat mempermudah tes PCR. Di sisi lain melalui Eksekutif Yayasan Adaro, Okty Damayanti juga menyebutkan kerjasamanya dengan sejumlah yayasan dan perusahaan tes PCR ini bertujuan untuk menyediakan tes PCR yang terjangkau.  

Tidak Hanya Lingkup Menteri, Ada Juga Politikus

Selain menteri, terdapat sejumlah politikus pun turut terlibat dalam jaringan bisnis PCR. Salah satunya PT Intibios Lab & Klinik. Dalam situs resminya tertulis bahwa mantan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sebagai pendiri perusahaan tersebut. 

Menurut Direktur Utama Inti Bios Rio Abdurrahman Podungge mengungkapkan bahwa perusahaannya dicetus pertama kali oleh para dokter. Ia juga berkomentar bahwa Enggartiasto hanya menyarankan untuk membuka cabang laboratorium dan klinik tes PCR di berbagai daerah. 

Namun, jika melihat dari sisi Enggartiasto, ia tidak menjawab alasannya terjun ke dunia bisnis tes PCR dan hanya mengirimkan sebuah siaran pers mengenai kesiapan Intibios dalam penetapan harga baru tes PCR.

Selanjutnya politikus yang menyusul terjun ke dalam bisnis tes PCR ini adalah Lusyani Suwandi yang berasal dari kader Partai NasDem. Mantan calon legislator Pemilihan Umum 2019  dari daerah pemilihan Bangka Belitung, kini menjabat sebagai Direktur PT Halmahera Sarana Indonesia yang mengendalikan Halmahera Laboratorium di Cilincing, Jakarta Utara. 

Pengusaha Juga Tidak Mau Kalah

 Tidak cukup sampai di sana, ada seorang pengusaha bernama Jack Budiman yang turut menjadi pemegang saham dalam perusahaan bisnis tes PCR PT Budiman Maju Megah Farmasi atau yang disebut dengan PT Bumame. 

PT Bumame berdiri sejak tahun 2020. Perusahaan tersebut yang mengoperasikan jaringan laboratorium tes PCR. Pada akta pendirian perusahaan tersebut tercantum nama Jack Budiman sebagai pemegang saham mayoritas.

Sementara itu, nama Jack Budiman sendiri merupakan seorang pengusaha yang namanya pernah disebut dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 2012 lalu. 

Melalui Direktur utama Bumame Farmasi, James Wihardja mengatakan layanan yang berasal dari perusahaan digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam hal melayani tes PCR.

Lantas, benarkah dugaan keterlibatan para tokoh tersebut? Apabila memang benar, apakah hal tersebut merupakan salah satu bentuk kewirausahaan sosial? Saya pun bertanya-tanya, apakah perihal pengadaan dan pelaksanaan tes PCR boleh sepenuhnya diserahkan kepada swasta?

Andaikan pemerintah menerbitkan produk hukum yang mengharuskan publik mengakses layanan tertentu, seharusnya harga layanannya terjangkau, murah, dan gratis. Publik makin menilai adanya keuntungan tidak wajar yang diperoleh pelaku bisnis atas dasar sosial dan kemanusiaan. Bukankah hal ini membawa potensi korupsi?