Namun, jika melihat dari sisi Enggartiasto, ia tidak menjawab alasannya terjun ke dunia bisnis tes PCR dan hanya mengirimkan sebuah siaran pers mengenai kesiapan Intibios dalam penetapan harga baru tes PCR.
Selanjutnya politikus yang menyusul terjun ke dalam bisnis tes PCR ini adalah Lusyani Suwandi yang berasal dari kader Partai NasDem. Mantan calon legislator Pemilihan Umum 2019 Â dari daerah pemilihan Bangka Belitung, kini menjabat sebagai Direktur PT Halmahera Sarana Indonesia yang mengendalikan Halmahera Laboratorium di Cilincing, Jakarta Utara.Â
Pengusaha Juga Tidak Mau Kalah
 Tidak cukup sampai di sana, ada seorang pengusaha bernama Jack Budiman yang turut menjadi pemegang saham dalam perusahaan bisnis tes PCR PT Budiman Maju Megah Farmasi atau yang disebut dengan PT Bumame.Â
PT Bumame berdiri sejak tahun 2020. Perusahaan tersebut yang mengoperasikan jaringan laboratorium tes PCR. Pada akta pendirian perusahaan tersebut tercantum nama Jack Budiman sebagai pemegang saham mayoritas.
Sementara itu, nama Jack Budiman sendiri merupakan seorang pengusaha yang namanya pernah disebut dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 2012 lalu.Â
Melalui Direktur utama Bumame Farmasi, James Wihardja mengatakan layanan yang berasal dari perusahaan digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam hal melayani tes PCR.
Lantas, benarkah dugaan keterlibatan para tokoh tersebut? Apabila memang benar, apakah hal tersebut merupakan salah satu bentuk kewirausahaan sosial? Saya pun bertanya-tanya, apakah perihal pengadaan dan pelaksanaan tes PCR boleh sepenuhnya diserahkan kepada swasta?
Andaikan pemerintah menerbitkan produk hukum yang mengharuskan publik mengakses layanan tertentu, seharusnya harga layanannya terjangkau, murah, dan gratis. Publik makin menilai adanya keuntungan tidak wajar yang diperoleh pelaku bisnis atas dasar sosial dan kemanusiaan. Bukankah hal ini membawa potensi korupsi?
