Seruan #PercumaLaporPolisi masih terus terdengar hingga sekarang. Di media sosial memang sudah berkurang intensitasnya. Namun, di berbagai tempat dan kesempatan polisi menjadi salah satu topik yang sering muncul dalam aktivitas "ghibah" masyarakat sehari-hari.
Terbaru, publik dibuat heran dengan sikap kepolisian yang seolah-olah bertindak sebagai "juru bicara" Bupati Langkat non aktif Terbit Peranginangin yang belum lama ini ditangkap KPK.
Lewat konferensi pers panjang lebar kepolisian menjelaskan penemuan kerangkeng manusia di rumah sang bupati. Seolah sudah melakukan penyelidikan dan pemeriksaanmendalam, polisi "mengklarifikasi" bahwa kerangkeng mirip penjara tersebut merupakan fasilitas pembinaan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan remaja nakal. Alih-alih menyebut orang-orang yang dikerangkeng sebagai "korban", polisi memperhalusnya dengan istilah sebagai "warga binaan".
Pernyataan polisi dan pilihan-pilihan diksinya cukup meresahkan. Polisi seperti sedang melegitimasi kerangkeng ilegal sebagai tempat pembinaan pencandu narkoba. Seolah keberadaan kerangkeng tersebut sebagai kewajaran yang tak melanggar hukum dan HAM.
Sementara Kabiro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional (BNN) membantah bahwa kerangkeng di rumah bupati tersebut merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Menurut BNN, selain tidak berizin tempat itu juga tak memenuhi syarat kelayakan untuk membina pencandu narkoba.
Ada Apa dengan Polisi?
Hanya karena kerangkeng tersebut sudah ada sejak lama, bukan berarti keberadaanya bukan tanpa masalah. Oleh karena itu, Mudahnya polisi dalam membuat pernyataan yang melegitimasi kerangkeng sebagai tempat pembinaan mencerminkan sudut pandang yang mencemaskan.
Komitmen kepolisian untuk memproses dugaan pelanggaran hukum terkait kerangkeng manusia di rumah sang bupati semakin diragukan. Agaknya dugaan perbudakan, kerja paksa dan penyiksaan tak akan ditelusuri lebih dalam oleh kepolisian. Penemuan satwa-satwa yang dilindungi di tempat yang sama mungkin juga tidak akan diusut secara serius.
Lagi-lagi terlihat kecenderungan penegak hukum yang  lemah dan tidak tegas jika berhadapan dengan orang-orang kuat yang berpengaruh. Oleh karena itu, pantas jika publik terus bertanya dengan penuh heran dan curiga. "Ada apa dengan polisi?"
Maka wajar kalau seruan #PercumaLaporPolisi berulang kali menggema. Bahkan, ada pendapat yang cukup ekstrem bahwa kepolisian sebaiknya dibubarkan dan dibangun ulang. Sementara sebagian pihak berpandangan lebih moderat yakni mendesak agar kepolisian ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki dan mengawasi lembaga kepolisian secara lebih terukur.
Butuh Polisi Swasta?
Sementara itu menarik untuk mengingat lagi sebuah film komedi berjudul CHIPS yang dibintangi oleh Warkop DKI. Film yang dirilis tahun 1982 ini merupakan salah satu film Warkop yang paling populer. Salah satunya karena memunculkan istilah "Jangkrik Bos" yang sangat ikonik.
CHIPS yang merupakan kependekan dari "Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial" bercerita tentang sepak terjang Dono, Kasino, dan Indro sebagai petugas swasta yang melayani masyarakat dalam banyak urusan. Mulai dari mencari kucing hilang, menindak pengendara motor yang ugal-ugalan, hingga mengejar jambret.
Dalam film CHIPS, para petugas swasta mengenakan atribut layaknya polisi. Mereka memiliki kendaraan dinas dan markas. Seperti halnya polisi, petugas CHIPS berpatroli di jalanan dan bisa dihubungi oleh siapa saja yang membutuhkan pertolongan.
Film ini sudah pasti lucu. Namun, kelucuannya tidak sekadar menghibur dan mengocok perut.
Kalau dibedah lebih dalam Film CHIPS memuat kritik dan sindiran yang relevan dengan dengan seruan #PercumaLaporPolisi di era sekarang.
Entah sang sutradara dan penulis ceritanya yang visioner atau kecerdasan trio Warkop dalam memainkan perannya, film CHIPS seolah meramal bahwa suatu saat masyarakat akan membutuhkan "polisi swasta" yang bisa dimintai pertolongan dan diandalkan untuk menangangi sejumlah masalah.
Beberapa scene dalam film CHIPS layak dicermati karena memuat sindiran halus untuk fenomena oknum polisi saat ini. Misalnya, saat Dono, Kasino, dan Indro berhasil menangani jambret lebih cepat dibanding polisi yang datang belakangan. Polisi baru muncul saat Kasino sudah menaklukan sang jambret.
Respon cepat dan sigap yang dipertontonkan CHIPS bisa dipandang sebagai kritik terhadap polisi yang sering lamban dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Bahkan, sekarang ada kecenderungan polisi baru bertindak cepat dan serius jika peristiwanya sudah viral.
Begitupun beberapa scene yang memperlihatkan mudahnya masyarakat menghubungi CHIPS untuk meminta pertolongan sepanjang waktu. Ketika Indro mendapatkan telepon tengah malam tentang adanya percobaan bunuh diri, ia segera berangkat menuju lokasi. Sama halnya ketika Kasino bertindak cepat ketika seorang wanita membutuhkan pertolongan untuk mencari kucingnya yang hilang.
Keseriusan CHIPS tersebut menjadi kritik sekaligus koreksi atas perilaku beberapa polisi yang mencuat belakangan. Bukannya melayani masyarakat, oknum-oknum polisi justru menambah beban korban dan memicu ketidakpastian hukum. Ada korban pelecehan seksual yang melapor meminta pertolongan justru dilecehkan ulang oleh oknum polisi. Seorang warga yang melaporkan kejahatan justru disuruh untuk menangkap sendiri pelakunya oleh polisi.
Pembawaan Dono, Kasino, dan Indro yang lucu, ramah, dan kadang polos sebagai petugas CHIPS juga bisa dipinjam untuk menyindir perilaku oknum-oknum polisi sekarang yang arogan dan tidak ramah kepada masyarakat.
Satu lagi yang menarik ialah saat Kasino "memeras" atasannya yang ketahuan berpacaran di hutan. Dengan kode "Jangkrik Bos", Kasino berhasil memaksa sang atasan untuk memberikan sejumlah uang sebagai ongkos tutup mulut.
Apakah ini maksudnya menggambarkan praktik "kongkalikong" untuk menutupi kejahatan atau kesalahan pejabat?
Lagi-lagi terbukti betapa komedi Warkop sangat cerdas, tajam, dan visioner.
Film CHIPS agaknya perlu ditonton kembali oleh para polisi. Boleh juga kepolisian mengadakan kegiatan nonton bareng film CHIPS. Paling tidak film ini memuat pesan dan harapan agar kepolisian berbenah secara kelembagaan. Agar kepolisian tidak selalu menyederhanakan masalah dengan penyebutan "oknum". Sebab tidak menutup kemungkinan ada permasalahan budaya dan sistem dalam tubuh kepolisian.
Hari ini bisa diyakini masyarakat secara umum masih menaruh harapan dan  kepercayaan pada polisi. Namun, bukan berarti sederet aib yang muncul bisa terus dimaklumi. Jangan menunggu masyarakat menyerukan butuh polisi swasta yang lebih ramah, sigap, dan cepat seperti Dono, Kasino, dan Indro.
