Vaksinasi Gotong Royong Berbayar bisa memunculkan diskriminasi kesehatan dan kesenjangan vaksin yang melanggar prinsip kesetaraan hak warga negara untuk hidup sehat di tengah pandemi. Janji Presiden Jokowi menggratiskan vaksin Covid-19 bagi masyarakat Indonesia telah dilanggar.
Di tengah amukan virus Corona yang sulit dikendalikan dan semakin banyaknya korban meninggal dunia, Indonesia menetapkan jalur vaksinasi Covid-19 untuk individu mulai Senin, 12 Juli 2021.
Vaksinasi melalui klinik Kimia Farma tersebut berlabel Vaksinasi Gotong Royong Berbayar. Pada tahap awal ada 8 klinik Kimia Farma di 6 kota Jawa dan Bali yang melayani vaksinasi berbayar. Selanjutnya bisa diperluas ke berbagai kota yang memiliki jaringan Kimia Farma.
#UPDATE: Kimia Farma akhirnya menunda implementasi Vaksin Berbayar.
Sebelumnya vaksinasi gotong royong lebih dulu diselenggarakan melalui partisipasi sektor swasta untuk para pekerjanya. Namun, kini vaksinasi berbayar bisa diakses pula oleh masyarakat umum berusia 18 tahun ke atas secara mandiri dengan syarat membayar harga dan biaya pelayanan vaksin.
Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan ialah Sinopharm. Untuk mendapatkan 2 dosis suntikan vaksin tersebut, setiap orang perlu mengeluarkan Rp879.140.
Dengan kata lain, vaksin Covid-19 kini telah dijual dan tak lagi sepenuhnya gratis bagi  masyarakat.
Bukan Gotong Royong
Pemerintah beralasan vaksin gotong royong berbayar untuk invididu bertujuan untuk membendung gelombang penularan Covid-19 sekaligus mempercepat capaian target herd immunity.
Sekilas itu masuk akal. Sebab sampai 11 Juli 2021 baru 15.011. 348 penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis atau hanya sekitar 8% dari target vaksinasi nasional. Padahal vaksinasi Covid 19 sudah berlangsung sekitar 7 bulan.
Dihadapkan pada penyebaran virus yang semakin cepat dan luas, Indonesia bisa gagal mencapai herd immunity yang efektif sebab vaksinasi yang lambat dan kurang merata tidak akan ampuh untuk membendung laju infeksi Covid-19 yang didorong oleh munculnya banyak varian baru.
