2020, Tahun Emas Para Dewan Pengawas?

Ahok sebagai komisaris utama Pertamina mendampingi Presiden Jokowi di kilang Tuban pada 21 Desember 2019 (foto: Instagram BTP).

Oleh karena itu, ketika sosok Ahok mulai disebut sebagai kandidat kuat bos Pertamina (saat itu belum jelas apakah direksi atau komisaris) ruang dengar masyarakat segera ramai dan menghangat. Baru saja namanya dicalonkan, muncul pro dan kontra. 

Dan ketika diumumkan kepastian namanya menduduki kursi Komisaris Utama, penolakan seketika muncul, termasuk dari lingkar dalam Pertamina sendiri. 

Serikat Pekerja Pertamina Bersatu sempat melakukan protes secara terbuka dan memasang spanduk penolakan terhadap Ahok di beberapa fasilitas Pertamina. 

Namun, kali ini Ahok tak terbendung. Kemunculannya kembali menjadi sorotan mata masyarakat Indonesia ketika ia mendampingi Presiden Jokowi meninjau sebuah kilang di Tuban, Jawa Timur pada 21 Desember 2019. 

Berselang dua hari kemudian, Ahok dan Presiden Jokowi kembali "berduet" dalam peluncuran Biodiesel 30% (B30) di salah satu SPBU di Jakarta. 

Ahok terlibat juga dalam kunjungan kerja kenegaraan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab pada 12 Januari 2020 yang lalu. Sang komisaris hadir bersama Direktur Pertamina di Abu Dhabi untuk mendukung kerja sama energi antara Indonesia dengan UEA.

Tugas dan fungsi dewan komisaris ialah melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi. 

Dengan demikian jabatan Komisaris Utama yang melekat pada Ahok menempatkannya sebagai sosok sentral dalam sistem pengawasan Pertamina. Sebagai bagian dari dewan komisaris, Ahok memiliki peran penting dalam Dewan Pengawas-nya Pertamina. 

Arcandra Tahar terpilih sebagai Komisaris Utama PGN pada 21 Januari 2020 | Foto: Kompas.com/Akhdi Martin Pratama

Menariknya, masuknya Ahok ke Pertamina seolah mengawali misi pendobrakan para pengawas ke BUMN. 

Fokus pemerintah untuk menata ulang dan membenahi amburadulnya sejumlah BUMN, apalagi di tengah terkuaknya sejumlah kasus penyelewengan di dalamnya, menggerakkan arus masuk nama-nama besar dan populer ke perusahaan-perusahaan plat merah. 

Hadirnya para komisaris yang berintegritas dalam tubuh BUMN dipandang sebagai kebutuhan mendesak. Para pengawas itu juga diharapkan membawa gairah positif guna mendukung peningkatan kinerja direksi dan perusahaan.