2 Tahun Jokowi-JK, Masalah Ketimpangan Jadi Alarm Tanda Bahaya

Ancaman Disintegrasi

Dengan melihat kondisi ketimpangan yang ada, Indonesia tentu harus bekerja keras. Tidak sekadar mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, tapi juga  meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan yang lebih adil. Niat dan upaya pemerintahan Jokowi-JK yang mulai menyentuh daerah-daerah di luar Jawa patut diapresiasi. Akan tetapi, hal itu masih perlu dibuktikan melalui capaian pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

Selain itu, Abraham menyoroti dukungan politik dan kesungguhan pelaku usaha yang belum maksimal berpihak pada pembangunan di luar Jawa. Kemudahan membangun usaha di Jawa terlanjur membuat nyaman para pemilik modal. Jika tidak segera berubah, upaya pemerataan yang digagas Presiden Jokowi akan sulit tercapai.

Ketimpangan di Indonesia ditunjukkan dengan besarnya angka/koefisien gini.

Belajar dari sejumlah kebijakan yang tidak efektif, pemerintah perlu segera  memperbaiki target sejumlah kebijakan termasuk mengevaluasi program jaminan sosial yang sudah berjalan. Efektivitas yang rendah dalam pelaksanaan program justru berpotensi melanggengkan ketimpangan.

Apalagi, ditambah kebijakan yang cenderung berpihak pada kelompok menengah ke atas seperti Tax Amnesty. Kebijakan ini dianggap menyisakan ketidakadilan bagi masyarakat yang setiap hari dikenakan pajak atas barang-barang konsumsi maupun pajak lainnya yang dibayarkan sesuai ketentuan. Sementara pada saat yang sama para pengemplang pajak besar justru diampuni.

Contoh lainnya adalah BPJS Kesehatan yang diam-diam menimbulkan celah ketidakadilan baru di Indonesia. Penduduk di Indonesia timur tetap membayar iuran tapi klaim dan fasilitas kesehatan yang diterima minim. Sementara di Jawa klaim BPJS justru lebih tinggi dibanding iurannya. “Iuran yang dibayar oleh penduduk di Indonesia timur digunakan untuk menutupi defisit di Jawa. Ini kan tidak adil”, kata Abraham. Namun,  ia sepakat bahwa jaminan sosial tetap dibutuhkan sehingga sistem BPJS Kesehatan perlu dimodifikasi agar lebih adil bagi penduduk di luar Jawa.

Dua orang anak perempuan berdiri di bawah panggung rumahnya di Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Masa anak-anak Indonesia ditentukan oleh upaya bersama untuk mengatasi ketimpangan sejak saat ini (dok. Hendra Wardhana).

Ketimpangan di tengah-tengah masyarakat juga melunturkan ikatan kepercayaan antar manusia. Munculnya sikap berontak atau gerakan separatis oleh sejumlah kelompok di Indonesia tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Abraham menambahkan bahwa kelompok separatis sebenarnya tidak bercita-cita untuk memberontak karena  itu melelahkan. Tapi mereka terpaksa melakukannya demi keadilan dan masa depan anak cucunya.

Selanjutnya, mengingkat kompleksitas masalah yang ada, mengatasi ketimpangan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran dan kesadaran masyarakat juga mutlak dibutuhkan. Sangat penting untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat, terutama yang selama ini telah menikmati gemerlap pembangunan di Jawa, agar mau berbagi dengan saudara sebangsa yang masih bernestapa.  

Mengatasi ketimpangan  yang membelenggu Indonesia  harus menjadi ikhtiar besar bersama. Hanya dengan cara demikian integrasi nasional dapat terjaga. “Jika ketimpangan ini dibiarkan Indonesia bisa pecah dan tercerai berai pada 3015”, tegas Abraham memprediksi.