Mohon tunggu...
Wara Katumba
Wara Katumba Mohon Tunggu... independen -

POLITIK LU TU PENGADU (POLITIKus LUcu TUkang PENGAngguran berDUit

Selanjutnya

Tutup

Politik

Seteru antar Anggota Polri, Momen KPK Rekrut TNI-Sipil

5 September 2017   15:09 Diperbarui: 7 September 2017   09:36 731
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Aris Budiman adalah contoh buruk ketika korupsi melibatkan oknum Polri maka kehadiran personel Polri di KPK selalu menimbulkan konflick of interest dimana pemicunya adalah anggota Polri yang terlibat kasus hukum terutama kasus korupsi harus berhadapan dengan sesama anggota Polri di KPK.

Novel Baswedan adalah contoh baik ketika korupsi melibatkan oknum Polri maka siapapun dia sama dimata hukum dan pemberantasan korupsi adalah tujuannya. Kegigihannya harus dibayar dengan kondisi mata yang memprihatinkan.

Perseteruan Aris Budiman dan Novel Baswedan telah dimanfaatkan pihak tertentu terutama nama-nama anggota DPR yang disebut dalam kasus E-KTP berupaya melakukan penggembosan KPK seperti yang sudah terjadi dengan pembentukkan Pansus KPK oleh DPR dan akan terus merecoki KPK dengan beberapa maneuver politiknya seperti yang dilakukan Masinton Pasaribu Cs.

beritagar.id/ masinton pasaribu
beritagar.id/ masinton pasaribu
Masinton Pasaribu diduga menunggu PSK (Penjual S Kolak)

Adanya perseteruan antara Aris Budiman dan Novel Baswedan memberi kesan bahwa pimpinan KPK tidak mampu berbuat apa-apa. Apakah pimpinan KPK dibawah tekanan?

Oleh karena itu, dengan adanya persoalan yang menimpa antar personel Polri di KPK maka momen yang paling tepat melakukan tindakan adalah kelima pimpinan KPK agar segera bertindak dengan mengembalikan seluruh anggota Polri yang bertugas di KPK tanpa terkecuali dan kedepan KPK tidak perlu merekrut personel dari Polri lagi.

Personel TNI dan Masyarakat Sipil adalah jalan terbaik untuk direkrut memperkuat KPK kedepan karena lahan korupsi di TNI sangat kecil dibandingkan di Polri yang hampir keseluruhan pos-pos yang ditempati rawan dengan korupsi dan faktanya institusi Polri menempati peringkat pertama soal korupsi dibandingkan institusi penegak hukum lainnya.

Jika KPK tidak melakukannya, maka kedepan akan terus terjadi dan persoalan korupsi akan terus muncul di Polri. Polri adalah tempat yang kompleks, kompleks dengan banyaknya pos-pos atau lahan rawan korupsi dan kompleks dengan pemberantasan korupsi sehingga yang terjadi adalah siapa yang berkuasa maka akan jadi raja, konflik Aris-Novel yang baru akan muncul terus

Dan akhirnya, KPK harus berbuat dan bertindak dengan mengucapkan "Selamat tinggal personel Polri" dan "Selamat datang persoel TNI-Sipil"

Salam Cobra...

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun