Jika masih memaksakan kehendak maka aparat hukum wajib TANGKAP terutama pihak PANITIA karena mengganggu kenyamanan dan keamanan apalagi rencananya akan mengerahkan 100 personil per TPS.
Disisi lain, kita tidak pernah melihat dan mendengar sikap Anies-Sandi yang berkaitan isu SARA, semestinya sebagai pasangan Gagub sekaligus pelaku pesta demokrasi mengecam tindakan tersebut apalagi melibatkan orang-orang luar Jakarta.
Mungkin factor yang menguntungkan pihak Anies-Sandi atau memang sebagai dalang dibalik semua itu?
Pihak-pihak yang saling terkait dan punya hubungan dengan aksi-aksi sebelumnya:
Begitupun dari pihak MUI, sampai hari ini MUI tidak bereaksi rencana aksi “Tamasya Al-Maidah” apakah perlu dikeluarkan fatwa wajib atau tidak.
Apakah MUI sudah dibawah titik nadir yang tidak mampu memposisikan diri sebagai lembaga yang disegani dan berwibawa pasca keputusannya mengeluarkan fatwa “penghinaan ulama” yang dilakukan Ahok? Sementara banyak kasus lain yang sangat jelas seperti contoh terbaru “Tamasya Al-Maidah”, bukankah sudah menginjak-injak wibawa islam sebagai agama Rahmatan Lil’Alamin?
Salam Tamasya…
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
