Badan Bank Tanah, Amanah untuk Menyejahterakan Rakyat Indonesia

Bank Tanah mengundang FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Malaysia) untuk melakukan jajak pendapat. Kehadiran FELDA diharapkan dapat memberi formulasi terbaik dalam pengembangan reforma agraria Bank Tanah sehingga target yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal.

Ilustrasi tanah yang dikelola Badan Bank Tanah | foto: https://banktanah.id

Sejak implementasi reforma agraria diakselerasi pada pemerintahan Jokowi, telah diamanatkan bahwa seluruh penerima manfaat agar mengelola tanah reforma agraria (TORA) secara optimal dan produktif.  

Kepala Bank Tanah, Parman Nataatmadja berujar, pelaksanaan agraria di atas HPL Badan Bank Tanah saat ini sudah memasuki tahap akhir. Bank Tanah berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan akselerasi.

Pelaksanaan reforma agraria tahap I menargetkan masyarakat terdampak pembangunan bandara IKN dan jalan tol IKN dengan luas lahan kurang lebih 400 Ha. Masyarakat terdampak bandara IKN tidak hanya mendapat lahan, tetapi juga penggantian tanam tumbuh melalui skema PDSK (penanganan dampak sosial kemasyarakatan).

Harto, salah satu warga penerima ganti tanam tumbuh mengaku senang dan puas dengan solusi dari Bank Tanah dan kementerian terkait. Ia telah mendapat ganti tanam tumbuh senilai Rp357 juta. Mulanya, beredar kabar tidak akan ada ganti rugi. Pokoknya tanahnya mau diambil. Namun, akhirnya dia menerima uang ganti rugi tersebut. Hal ini tidak lepas dari sosialisasi masif yang dilakukan Bank Tanah kepada masyarakat.

Hal senada juga diungkapkan Eko. Ia berharap, ke depan kehadiran Bank Tanah bersama para stakeholder bisa semakin memajukan PPU. Eko meyakini, kehadiran Bank Tanah dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Dia juga berujar, Bank Tanah selalu melakukan komunikasi secara persuasif kepada masyarakat.

Penutup

Tanah adalah hak bagi semua masyarakat sebagai tempat hidup, bekerja, dan melangsungkan kehidupannya. Semoga kehadiran Bank Tanah benar-benar bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tengah laju pembangunan infrastruktur di Indonesia. --KRAISWAN

Referensi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7