Kebocoran data akibat serangan ransomware ke PDN menjadi pintu menuju ”bencana” nasional bidang siber. Data yang bocor bisa dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk negara lain. Apalagi, pemulihan data dan sistem yang memakan waktu lebih dari satu hari menunjukkan tidak tersedianya data cadangan.
Akankah pemerintah membayar? Publik tegas mengingatkan, jangan menuruti kemauan hacker. Sebab, sekali dituruti sistem keamanan data yang masih lemah di Indonesia membuat mereka ketagihan memeras pemerintah. Pemulihan data dan sistem bisa dilakukan dengan cara lain, seperti membuat cadangan data, meski membutuhkan waktu yang lebih lama.
Peringatan Bjorka
Pada 2022, Bjorka menghebohkan masyarakat di Indonesia. Ia berhasil meretas beberapa data penting di Indonesia seperti data kartu SIM, data pengguna Indihome, pelanggan PLN, serta data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperjualbelikan secara daring. (idntimes.com)
Salah satu alasannya, ia ingin menunjukkan betapa mudah baginya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk yang dikelola oleh pemerintah.
Di satu sisi, Bjorka masik baik dengan memberi peringatan. Sayang, pemerintah acuh dan tidak melakukan perbaikan sistem. Apakah hacker yang menyerang PDN ada hubungannya dengan Bjorka?
Bisakah minta bantuan pada narapidana?
Aku teringat salah satu film XXX yang dibintangi Vin Diesel (Xander Cage). Xander adalah salah satu narapidana yang hendak dibebaskan secara ilegal untuk membantu intelijen dan militer Amerika. Meminta bantuan pada napi...? Why not? Narapidana dipenjara sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Tapi, ia berkesempatan untuk berjasa bagi negara atau kepentingan umum.
Dalam hal ini, sebelum mengumumkan PDN diretas hacker yang meminta tebusan uang, Kominfo harusnya bisa memakai cara elegan, misal mengontak hacker lain dengan upah sewajarnya. Lawan hacker dengan hacker. Mungkin, citra pemerintah akan lebih terhormat. Bukan hanya pencitraan, tapi ini tentang mitigasi bencana.
Antipati netizen
Alih-alih simpati, kepayahan berulang pemerintah mengelola aset negara menimbulkan antipati netizen. Ah, paling cuma setting-an. Dari Rp 131 M yang disebut sebagai tebusan, sudah ada plot masing-masing.
