Program Ganjar Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes: Logis dan Sesuai Kebutuhan

Berikan nasi kepada rakyat, ia akan terus menadahkan tangan.
Berikan cangkul dan benih kepada rakyat, ia akan bekerja dan bertahan hidup.

***

Ungkapan di atas cukup jelas. Manusia diciptakan dengan limpah potensi, salah satunya untuk bekerja. Manusia tidak selamanya menjadi bayi yang harus disuapi atau diberi makan gratis. Berikan alat dan lahan, ia akan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Agar bisa bekerja dengan baik, rakyar harus hidup sehat.

Kesehatan menjadi salah satu modal dasar bagi majunya sebuah negara. Maka, pilar kesehatan harus ditopang hingga ke daerah-daerah. Ganjar-Mahfud hadir dengan program Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes.

Baca juga: Sat-Set Tas-Tes ala Ganjar-Mahfud

Program ini disampaikan Ganjar ketika memulai kampanye perdana di Merauke, Papua Selatan (28/11/2023). Menurutnya, Satu Desa, Satu Faskes menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat. Seperti diketahui, Papua menjadi salah satu daerah di Indonesia yang masih tertinggal. Akses terhadap kesehatan dan pendidikan masih sulit.

Saat berkeliling ke Papua, Ganjar mendapat masukan dari masyarakat, salah satunya tentang akses kesehatan. Ia bertekad, jika terpilih menjadi presiden akan membangun fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan atau dokter di setiap desa.

Program Satu Desa, Satu Faskes yang diusung Ganjar-Mahfud bertujuan memastikan masyarakat pedesaan mendapat akses layanan kesehatan dengan ketersediaan dokter maupun obat. Program ini juga sebagai akselerasi digitalisasi (bukan hilirisasi digital) layanan kesehatan melalui telemedicine ke 11.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca juga: Tak Bisa Mengendarai tapi Perempuan di India Punya 11 Pesawat

Program Satu Desa, Satu Faskes, Satu Nakes ini bagus dan rasional, demikian ungkap pengamat politik dari UPH Emrus Sihombing. Selain pendidikan, kesehatan merupakan bidang yang perlu dikembangkan untuk menghasilkan SDM berkualitas. Program ini tidak muluk-muluk, rasional, bisa diwujudkan. (Bukan dengan makan siang dan susu gratis, ya.)

Baca juga: Jokowi: Ini Eranya Pertarungan Ide, Bukan Drakor

Program ini sejalan dengan program Jokowi. Kesehatan adalah salah satu program Nawacita Jokowi. Jokowi menargetkan puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar 83% di 2024 dan mengalokasikan dana untuk kesehatan desa melalui program Transfer ke Daerah dan Dana Desa. (TKDD)

Saat ini, tidak semua desa di Indonesia memiliki nakes dan fasilitas kesehatan memadahi. Bahkan sejumlah desa memiliki nakes relawan atau putra-putri daerah yang pulang kampung untuk mengabdi. Artinya belum terprogram secara sistematis dari pemerintah, kecuali di tingkat kecamatan.

Menurut Emrus, kemajuan sebuah negara bermula dari desa. Jika tingkat kesehatan di desa bagus, otomatis tingkat kelurahan dan kecamatan akan mengikuti. Menurutnya, Ganjar-Mahfud bisa menemukan berbagai sumber pembiayaan baru dengan mengelola kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Mereka, dengan background hukum, juga diyakini dapat memberantas korupsi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, yakni dengan mengirim koruptor ke Lapas Nusakambangan.

Ganjar hendak mencapai rasio dokter dan nakes ideal dengan kualitas pelayanan tinggi dengan memastikan akses puskesmas/ pustu bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah 3T dan perbatasan. Ganjar-Mahfud hendak memastikan anggaran kesehatan minimal 5% di luar gaji pegawai.

Rekam jejak Ganjar sebagai Gubernur Jateng dua periode membuktikan komitmennya menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pada 2013-2020 Ganjar menyalurkan bantuan sebesar Rp161.078.692.803 bagi puskesmas di Jawa Tengah. Ganjar telah membangun 47 puskesmas baru, 11 puskesmas pembantu baru beserta alat kesehatannya.

Untuk mewujudkan Satu Desa, Satu Faskes, Ganjar-Mahfud akan meningkatkan akses kesehatan di desa dengan membangun 9.344 puskesmas kelas C/pustu desa yang akan dibangun hingga 2029. Target yang besar. Ganjar-Mahfud juga akan meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran per dosen (dari 1:3 menjadi 1:5) dan peningkatan jumlah dosen hingga dua kali lipat serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.

Implementasi telemedicine dan layanan Konsul Keliling (KOLING) dengan merealisasikan digitalisasi layanan kesehatan. Nakes keliling dari pintu ke pintu untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan serta asistensi rujukan. Ini logis dan bisa diterapkan.

Jika masyarakat sehat, akan produktif untuk bekerja dan berkreasi. Orang yang bekerja akan lebih terampil, adaptif, dan mandiri, dibanding jika hanya disuapi. Pembangunan Indonesia di bidang kesehatan ini penting, dimulai dari desa dan daerah tertinggal. Jika fasilitas kesehatan di desa tersedia, daerah lain tidak mustahil mengikuti. Indonesia maju pun bukan sekedar angan. --KRAISWAN  

Referensi: 1, 2