Untuk kesekian kalinya, publik kembali menyaksikan Presiden Jokowi marah-marah. Sudah tua kok ya suka marah-marah to, Pak. Capek nanti...
Jokowi menyampaikan teguran langsung bernada pedas pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri BUMN Erick Tohir. Sebab, jajaran kementrian itu masih menggunakan produk impor dalam jumlah tinggi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan pada acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia yang digelar di Bali (25/3/2022).
Menurut presiden, barang-barang yang diimpor untuk kegiatan operasional di kementrian semuanya sudah bisa diproduksi dalam negeri. Jika terus mengimpor, justru memberi lapangan pekerjaan pada negara lain.Â
Kementrian Kesehatan mengimpor tempat tidur rumah sakit dan perlengkapan medis, padahal ada yang memproduksi di Yogya, Bekasi dan Tangerang.
Kementrian Pertanian mengimpor traktor. Menurut Jokowi, traktor yang digunakan petani di beberapa daerah bukan high tech, kenapa harus impor. Selain itu alsintan (alat-alat dan mesin pertanian) juga diimpor.
Kemendikbudristek hanya memakai anggaran Rp 2 triliun dari total anggaran yang diberikan. Urusan beli bangku, kursi (Apa Nadiem tak tahu kalau Jokowi juragan meubel?) hingga laptop masa impor? Jokowi mengklaim, negeri kita sudah bisa membuat semua itu.
Berikutnya pada Kemenenteri BUMN, karena masih ada dirut di jajarannya yang banyak menggunakan produk impor. Jokowi memerintahkah dirut itu diganti, tak usah dipertahankan. TNI-Polri pun kena ikut semprot sebab seragam dan sepatu instansi tersebut diimpor. Pengadaan CCTV juga begitu.
Jokowi menyebut bodoh kalau kita tidak mengalokasikan dana 2% untuk membeli produk dalam negeri.
"Nah ini kan 2% lebih, enggak usah cari kemana-mana, enggak usah cari investor, kita diem aja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kalau kita enggak melakukan ini."
Untuk kedua kalinya, Jokowi menyebut kata bodoh jika kita tidak membeli barang dalam negeri yang berpotensi membuka 2 juta lapangan pekerjaan.
