Menasionalisasi Inovasi Birokrasi Banyuwangi

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Kamis, 7 September 2022, menggantikan Tjahjo Kumolo yang telah meninggal dunia pada 1 Juli lalu. 

Penunjukan Anas sebagai Menteri PAN-RB dinilai relevan dalam mereformasi kinerja dan kredibilitas aparatur pemerintahan saat ini, terlebih dalam menyikapi perubahan sosial-ekonomi pasca-pandemi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2010 - 2021 ini pernah membawa Kabupaten Banyuwangi beberapa kali menjadi kabupaten terinovatif, Kota Wisata Bersih ASEAN tahun 2018, dan penghargaan Digital Society Awards dari UNWTO (World Tourism Organization) tahun 2017. 

Semua prestasi ini menunjukkan kinerja dan integritas Anas sebagai aparat pemerintahan tidak bisa dipandang sebelah mata, meskipun sempat tersandung kasus moral yang menggagalkannya untuk mencalonkan diri sebagai wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2018.

Sesaat setelah dilantik, Anas mengungkapkan bahwa sebagian besar aparat pemerintahan tidak mengetahui apa yang hendak dikerjakan serta target pelaksanaanya. Hal ini menjadi salah satu perhatian Kementerian PAN-RB untuk mendorong aparatur sipil negara memiliki inovasi, kemendalaman, serta kontinuitas dalam melayani masyarakat. Sebagai sosok yang berpengalaman dalam mereformasi birokrasi di tingkat daerah,

Anas diharapkan menjawab keprihatinan masyarakat yang masih menjadi objek pembangunan oleh pemerintah. Kemungkinan besar, cara-caranya dalam membangun masyarakat Banyuwangi sebagai subjek pembangunan akan diterapkan secara nasional. Secara tidak langsung, inovasi birokrasi yang telah dilakukan Anas di Banyuwangi memurnikan esensi dan tujuan lembaga pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Dalam buku Inovasi Banyuwangi yang ditulisnya sendiri, Anas membeberkan lima prinsip inovasi dalam kinerja pemerintahannya, yaitu inovasi harus memberikan jalan terpendek, menyenangkan, menyelesaikan berbagai masalah sekaligus, berkesinambungan, dan merupakan tanggungjawab semua orang.

Jalan terpendek untuk menyelesaikan berbagai masalah sangat diharapkan oleh masyarakat. Selama ini masyarakat kurang mendapat pelayanan yang prima karena runyamnya sistem pelayanan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Masyarakat seakan tidak diperhatikan oleh instansi pemerintahan. Bahkan untuk menunaikan kewajiban warga negara seperti membayar pajak, masyarakat sering terhambat oleh sistem dan lambatnya kinerja instansi pemerintahan. 

Salah satu inovasi yang pernah diciptakan Anas adalah Mal Pelayanan Publik di Kota Banyuwangi, dimana sebagian besar instansi pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertempat, dan menjalankan fungsinya dengan sistem yang sederhana. Mal Pelayanan Publik telah menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain untuk menyelesaikan kerunyaman birokrasi. 

Anas juga mendirikan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng dan Rogojampi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Metode pelayanan publik jemput bola yang diterapkan Anas membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin dekat, transparan, dan sistemnya terpahami oleh semua golongan. 

Sistem birokrasi memang masih diperlukan sebagai pedoman, hanya saja harus berani menyederhanakannya dan tanggap terhadap keprihatinan masyarakat. Sistem yang sederhana dan cepat tanggap menciptakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh. 

Meskipun kini sudah banyak Mal Pelayanan Publik berdiri di beberapa kota besar di Indonesia, Kementerian PAN-RB masih akan mengembangkan pelayanan jemput bola dengan pendirian Pasar Pelayanan Publik di kota-kota kecil hingga Kios Pelayanan Publik untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

Setiap instansi pemerintahan mempunyai program unggulan yang diharapkan mampu memajukan masyarakat yang dilayaninya. Akan tetapi, cukup banyak warga yang merasa tidak antusias, menolak, ataupun mengikuti dengan berat hati program dari instansi pemerintahan terkait. 

Respon negatif masyarakat dikarenakan masyarakat hanya dipandang sebagai objek dari program pembangunan. Setidaknya, dalam pelaksanaan suatu program, masyarakat yang dituju harus terlibat aktif dan merasa terangkat derajatnya. 

Maka dari itu, program harus menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dengan kemasan yang menarik, seperti Festival Jeding Rijig (Toilet Bersih) di Banyuwangi. Program ini mampu menarik keterlibatan warga dari berbagai usia dan golongan dan mereka merasa berguna dalam usaha pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. 

Contoh kecil ini diharapkan mampu mendorong aparat pemerintahan untuk menciptakan pendekatan yang kontekstual dengan latar belakang masyarakat yang dituju. Ketika masyarakat telah jatuh hati pada pendekatan yang dilakukan, Program dan ambisi yang dicanangkan dengan mudah masuk dan digerakkan oleh masyarakat secara aktif. 

Dengan demikian, pemerintah mampu menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan manfaat program itu dapat dirasakan oleh semua pihak.

Penunjukan Anas diharapkan mampu merubah pola pikir aparat pemerintahan yang masih terpaku pada rumus-rumus tertentu dalam menyelesaikan permasalahan. Apalagi, kompetensi aparat pemerintahan dalam menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang kompleks dirasa masih jauh dari harapan. Keprihatinan masyarakat masih diselesaikan satu-persatu dengan sistem yang masih rumit. 

Padahal, tidak ada salahnya mencari inovasi yang bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Anas pernah menjawab berbagai keprihatinan dari beberapa dinas dengan mengadakan Tour de Ijen. 

Dengan terlaksananya Tour de Ijen, Dinas Pariwisata mampu mengenalkan potensi wisata Banyuwangi, Dinas Kesehatan mampu mengampanyekan pola hidup sehat, Dinas Pemuda dan Olahraga mampu mengembangkan atlit-atlit lokal, dan dampak laten lainnya bagi program dinas lain serta masyarakat. 

Penyelesaian keprihatinan melalui sebuah program diharapkan tidak hanya terfokus pada aspek yang disasar, melainkan juga menelisik latar belakang keprihatinan lainnya serta dampak laten ke sektor lain apabila program tersebut terlaksana. Program yang mampu menjawab berbagai keprihatinan sekaligus berdampak pada penghematan anggaran, dan menciptakan stabilitas moneter dalam instansi pemerintahan.

Dalam menjawab keprihatinan masyarakat, aparat pemerintahan harus berpikir jangka panjang mengenai program yang hendak dicanangkan. Terkadang, program-program yang diluncurkan oleh instansi pemerintahan dirasa hanya berfokus pada eksistensial, bukannya esensial. 

Program tersebut tidak bertahan lama, manfaatnya tidak menjawab keprihatinan masyarakat, dan menghabiskan cukup banyak anggaran. Program-program semacam ini juga terancam beku atau mati ketika pejabat pemerintahan berganti, sehingga masyarakat yang sudah merasakan dampak positifnya dikecewakan. 

Maka dari itu, aparat pemerintahan perlu didorong untuk menciptakan layanan yang berkesinambungan, melalui program-program sederhana yang menghidupkan. Program Banyuwangi Mengajar menjadi percontohan bagaimana merancang program sederhana yang kontinu dan menghidupkan. 

Program Banyuwangi Mengajar melibatkan masyarakat dari berbagai profesi untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar. Program ini secara tidak langsung menjadi pengenalan profesi bagi generasi muda dan mengeluarkan biaya yang minim. 

Cukup menarik apabila nantinya semakin banyak aparat pemerintahan melakukan pendekatan sederhana pada masyarakat, sehingga masyarakat umum mengetahui pasti tujuan dan kinerja instansi pemerintahan terkait. Contoh di atas dapat menjadi pemacu bagi aparat pemerintahan untuk menjawab keprihatinan masyarakat dengan efektif, dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk melestarikan program yang berdampak positif tersebut.

Tak lupa, inovasi dalam birokrasi menjadi tanggung jawab bersama warga negara Indonesia, demi mewujudkan pelayanan yang optimal bagi sesamanya. Kesadaran dan inisiatif aparat pemerintah dalam menanggapi keprihatinan masyarakat diharapkan menjadi teladan bagi warga untuk saling melayani. 

Keprihatinan Anas mengenai ketidaktahuan aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang menunggu komando dari pihak yang lebih tinggi. 

Pemerintahan pun masih sering menggunakan strategi bertahan, menganggap semuanya baik-baik saja sebelum adanya keluhan dari masyarakat. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mereformasi kinerja aparat pemerintahan adalah memberikan fokus kerja yang spesifik kepada individu, seksi atau dinas terkait, maupun secara umum. 

Dalam menjalankan fokus kementeriannya untuk mengentaskan kemiskinan, Anas sempat berujar jika satu orang aparatur sipil negara diberi tanggung jawab mendampingi satu penderita stunting saja, permasalahan ini akan cepat selesai. 

Aparat pemerintahan juga perlu diajak bermain menyerang dalam melayani masyarakat, melalui proses merasakan langsung keprihatinan masyarakat, berani berpikir independen dalam memecahkan masalah, dan melaksanakan program yang sederhana namun esensial. 

Inisiatif dari aparat pemerintahan yang mampu menjawab keprihatinan bersama mendorong masyarakat untuk turut memberdayakan dirinya dan sesamanya. Dengan demikian, prinsip inovasi sebagai tanggung jawab bersama terlaksana.

Masyarakat patut menunggu gebrakan-gebrakan baru yang akan dilakukan Anas dalam memberdayakan aparatur negara dan melakukan reformasi birokrasi. Kedua hal ini menjadi aspek yang penting dalam menunjang kinerja pemerintahan Republik Indonesia, terlebih lagi Indonesia sudah tergolong sebagai negara maju dan saat ini menjadi pemimpin G20. 

Masyarakat luas berharap kinerja aparat dan instansi pemerintahan tidak menunjukkan ketertinggalan, melainkan menjadi percontohan bagi dunia dalam mereformasi sistem birokrasi menjadi lebih dekat dengan rakyat.