Politik Sowan, Jalan Menuju Kepemimpinan?

Terkait hal ini, dukungan yang bijaksana tidak harus mengurangi nilai-nilai demokrasi. Ketika dukungan benar-benar menonjolkan pencapaian kandidat, itu melengkapi kualifikasi mereka, bukan menutupinya. Contohnya, Risma Triharini, mantan wali kota Surabaya, yang mendapatkan dukungan politik berkat rekam jejak revitalisasi Surabaya yang kuat, menunjukkan kepemimpinan berdasarkan hasil kerja nyata, bukan sekadar dukungan. Begitu pula dengan Airin Rachmi Diany, calon gubernur Banten dari Partai Golkar, yang dikenal karena keberhasilannya dalam membangun Tangerang Selatan selama dua periode masa jabatannya sebagai wali kota. Dukungan untuk Airin tidak hanya didasarkan pada hubungan politik, tetapi juga pada pencapaiannya yang nyata dalam memajukan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, memberikan contoh bagaimana dukungan politik bisa memperkuat kualifikasi kandidat tanpa menutup prestasi mereka.

Dukungan juga bisa mempromosikan persatuan di antara komunitas yang beragam. Di wilayah multi-etnis Indonesia, dukungan dari tokoh yang dihormati dapat membantu kandidat dari latar belakang minoritas untuk menembus batasan sosial, menampilkan mereka sebagai pemimpin yang melampaui politik identitas. Ketika dukungan selaras dengan nilai-nilai kandidat, hal ini dapat meningkatkan inklusivitas, memungkinkan pemilih menilai kandidat di luar perpecahan sosial.

Apa yang Harus Dilakukan

Untuk mendorong budaya dukungan politik yang lebih demokratis, Indonesia dapat mendorong pemilih untuk fokus pada substansi kebijakan dan kompetensi kandidat. Forum publik, balai warga, dan debat terbuka secara rutin dapat memberikan kandidat platform untuk mempresentasikan ide-ide kebijakan mereka secara langsung. Media sosial juga dapat berperan, menyediakan data yang terverifikasi tentang kandidat, termasuk posisi kebijakan, pencapaian, dan pengalaman kerja sebelumnya. Organisasi masyarakat sipil, seperti Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dapat mendukung literasi politik, membantu pemilih memahami arti penting dari platform kandidat dibandingkan sekadar dukungan politik.

Transparansi dalam proses dukungan akan membantu membuka dinamika di balik dukungan politik. Misalnya, mewajibkan kandidat untuk mengungkapkan secara terbuka sifat dari dukungan mereka, termasuk komitmen yang melekat, akan memungkinkan pemilih memahami konteks secara keseluruhan. Keterbukaan ini memberdayakan masyarakat untuk membedakan dukungan yang didasarkan pada nilai bersama dari yang berakar pada kepentingan politik.

Media juga dapat memperluas fokusnya untuk mengamati kinerja kandidat di luar acara dukungan, menyelidiki kontribusi dan menilai kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan lokal. Liputan semacam ini memberikan narasi alternatif, menawarkan pemilih pandangan yang lebih jelas tentang siapa yang benar-benar memiliki keterampilan untuk memimpin.

Indonesia berada di persimpangan jalan di mana tradisi sowan dan dukungan politik dapat mendukung atau menghambat demokrasi. Dengan mendorong transparansi dan kampanye berbasis meritokrasi, dukungan politik dapat menjadi sumber panduan, bukan dominasi. Jika pemilih memprioritaskan substansi daripada popularitas, dan kandidat berkomitmen pada transparansi, Indonesia dapat menyeimbangkan tradisi dan kemajuan, memastikan bahwa kekuasaan diberikan kepada mereka yang meraihnya melalui tindakan, bukan afiliasi. Demokrasi akan berkembang ketika kekuasaan tidak berputar dalam lingkaran eksklusif, tetapi diberikan oleh rakyat kepada mereka yang benar-benar berniat melayani. Dengan jalan seperti ini, masa depan demokrasi Indonesia dapat menghormati tradisi sambil menjunjung tinggi nilai meritokrasi dan akuntabilitas.