Seperti meratifikasi Paris Agreement 2015 yang diwujudkan dengan UU No. 16 tahun 2016 dengan target Nationally Determination Carbon (NDC) penurunan gas rumah kaca sebesar 29% dan 41% dengan bantun internasional.Â
Hingga yang terbaru, pengesahan PP No. 55 tahun 2019 untuk mengakselerasi pengembangan Battery Electric Vehicles (BEV) di Indonesia. Demi tercapainya net zero emission, momen di mana kita tidak lagi melihat polusi karbon berlebih di udara.
Melawan Kemustahilan
Indonesia sendiri menargetkan emisi nol karbon pada tahun 2070 dengan tahun 2050 sebagai titik peralihannya. Beberapa pengamat menyebut, target Indonesia tidak begitu ambisius.Â
Mari bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, mereka berambisi mencapai net zero emission di tahun 2050. Entah sudah berapa daerah yang tenggelam lantaran keterlambatan penanganan.
Pemerintah tentu memiliki banyak pertimbangan sebagai dasar untuk menggambar peta jalan net zero emission Indonesia. Dari aspek produksi energi, alasan mendasar adalah terkait cadangan batubara yang masih melimpah serta kontrak dengan korporasi ekstraksi.Â
Terlampau banyak kegiatan business as usual (BAU) yang masih terjadi, sehingga produksi listrik dari energi kotor masih terus berjalan. Sehingga, banyak yang beranggapan net zero emission 2050 sebagai sebuah kemustahilan.Â
Sementara percepatan produksi energi bersih serta transisi baru terbarukan sekadar pemanis kontestasi penguasa lima tahunan.Â
Gambar 1 dapat menjadi justifikasi betapa batu bara masih menghiasi produksi energi kotor kita hingga 2050.
Benarkah sedemikian muramnya peta jalan net zero emission kita? Mari sejenak mencermati sebuah laporan yang berjudul Deep Decarbonization of Indonesia's Energy System yang dirilis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) baru-baru ini. Dokumen tersebut membawa optimisme bahwa secara fakta, net zero emission di Indonesia dapat dicapai lebih cepat 20 tahun dari target semula di tahun 2050.
