Gerakan Politik Perempuan Post-Reformasi | Identitas, Konstruksi, dan Pencapaian

Kontribusi besar Soekarno terhadap gerakan perempuan adalah memberi ruang kebebasan pada gerakan perempuan untuk membangun identitas dan aktivisme sosial-politik hingga tingkat lokal.

Tercatat pada era Soekarno organisasi Perwari dan Gerwani menjadi organisasi kuat yang mewakili gerakan perempuan, sebuah organisasi radikal yang didirikan pada tahun 1950-an dan lebih dekat dengan Partai Komunis Indonesia. 

Menjamurnya gerakan perempuan hingga tingkat lokal tidak sebanding dengan prosentase partisipasi pada tingkat parlemen terbukti hasil pemilu yang diselenggarakan pada 1955 hanya 19 dari 271 anggota parlemen atau sekitar 7 % yang mewakili perempuan.

Beberapa tahun berikutnya, keseimbangan antara negara dan gerakan perempuan berubah secara signifikan dengan diperkenalkannya Demokrasi Terpimpin pada 1958 ketika Soekarno memulihkan UUD 1945. 

Masa ini disebut dengan pemaksaan ideologi revolusioner, doktrin nasionalisme dan semangat anti-imperialisme sebagai corak dasar pemikir Soekarno bepengaruh pada doktrin ideal gerakan perempuan masa itu.

Ada dua peristiwa besar secara umum mempengaruhi gerakan perempuan dari Demokrasi Terpimpin hingga 1965. Pertama, di bawah pemerintahan Soekarno, relasi antara negara dan gerakan perempuan terakomodir dengan baik. Terbukti dengan makin menjamurnya gerakan Perwari dan Gerwani yang bercorak Komunis dan gerakan perempuan yang mewakili aspirasi agama. 

Keduanya berjalan beriringan karena disatukan oleh semangat revolusioner Soekarno. Kedua, peristiwa kudeta yang dilakukan Soeharto pada 1965 menandai babak baru bagi relasi negara dan gerakan perempuan. Segala bentuk aktivitas organisasi yang berhaluan PKI termasuk Perwari dan Gerwani dilarang oleh Soeharto.

Gerakan Perempuan Pasca-Reformasi 1998-Sekarang

Seperti dijelaskan sebelumnya, relasi negara dan gerakan perempuan telah terbangun bahkan sejak pra-kemerdekaan. Perempuan mengambil posisi strategis dalam membangun kehidupan sosial dan bernegara. Menariknya, meski terjadi perubahan pemerintahan dari demokrasi terpimpin, orde baru hingga reformasi, identitas dan konstruksi gerakan perempuan berjalan dalam koridor yang benar. Kesetaraan dan  kebebasan adalah hasil perjuangan tak kenal lelah para inspirator gerakan perempuan negara ini.

Melalui usaha keras mereka, hak perempuan dijaga dan dijamin oleh konstitusi. Jika aktivisme perempuan di Barat berujung pada penindasan, maka gerakan perempuan dalam catatan sejarah Indonesia berkembang secara dinamis. Dari Kartini, proses evolutif intelektual kaum hawa terbangun, mereka mengangap pendidikan sebagai dasar bagi kemajuan.

Hal ini diungkapkan oleh Ismail, "bahwa kemerdekaan dan demokratisasi memberi perempuan sebuah peluang baru yang penting untuk bertindak sebagai warga negara dari sebuah pemerintahan yang demokratis, bagi perempuan Indonesia kesempatan ini datang melalui proses pembangunan nasional pasca-kolonial dan transisi. Perempuan harus mendefinisikan peran, kewarganegaraan dan partisipasi mereka dalam negara demokrasi.