Sekolah sebagai Protektorat Partai Politik

Sekolah-sekolah ini disokong oleh anggota dewan yang telah duduk di parlemen. Sudah menjadi rahasia umum, golongan manusia beruntung disana tentu tidak akan kesulitan soal dana. Sehingga kebutuhan sekolah akan dengan mudah dipenuhi. 

Contoh ringan saja seperti pengadaan fasilitas teknologi berupa proyektor. Kalau sekolah negeri, tentu pengadaannya harus bertahap. Begitu pula sekolah swasta biasa. 

Tetapi sekolah asuhan partai politik tentu tidak perlu bertahap. Sekali colek anggota dewan saja sudah didapatkan barangnya. Partai politik tentu tidak hanya satu anggota yang duduk di kursi panas parlemen. Semakin banyak anggota mereka disana, semakin besar pula kucuran dana yang mengalir untuk sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, tentu ini menguntungkan untuk sekolah. Proses kegiatan belajar mengajar dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus mengkhawatirkan soal biaya yang kurang, guru yang tidak sejahtera, fasilitas yang tidak lengkap atau bangunan yang sudah tua. Hal itu tidak menjadi sesuatu yang dipersoalkan serius. 

Para guru dapat dengan tenang mengembangkan pembelajaran, melakukan berbagai inovasi dan kemajuan sistem belajar abad 21. Sehingga semakin jauhlah tertinggal sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di ujung jalan panjang.

Kemudahan dan kemajuan ini harus disyukuri. Ternyata partai politik masih ada perhatiannya dengan dunia pendidikan. Tetapi harus dipertanyakan juga, mengapa partai politik harus terjun dalam dunia pendidikan, yang notabenenya tidak memberikan suara secara langsung dalam pesta demokrasi. 

Bukannya kehadiran partai politik untuk mewarnai kekuasaan di negeri ini? Atau pendidikan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap permasalahan bangsa. Atau pendidikan sebagai suatu strategi politik dalam mempersiapkan pesta lima tahunan, tidak ada yang tahu juga.

Manusia sejatinya harus berpikir positif, termasuk maksud partai politik mengasuh beberapa sekolah. Tetapi tidak ada larangan untuk selalu waspada, kritis dan meningkatkan sikap awas terhadap kebijakan ini. 

Bukannya apa, tujuan utama partai politik bukan mengasuh sekolah, tetapi melahirkan politisi yang siap bertarung dalam pesta demokrasi. Kalau ada kebijakan mengasuh sekolah, boleh jadi itu pengabdian, atau boleh juga sebagai strategi politik. Tidak ada yang tahu.