Sekolah sebagai Protektorat Partai Politik

Kemajuan sekolah dewasa ini sangat beragam. Sekolah seakan-akan menjadi perusahaan swasta yang saling bersaing dan menghimpun pelanggan sebanyak-banyaknya. Apalagi sekolah swasta yang mulai bermunculan bagai jamur dimusim hujan, tumbuh diberbagai tempat dengan visi dan misinya masing-masing. 

Tetapi kemajuan sekolah itu tidak serta merta karena usaha mereka sendiri. Tentu ada dalang yang bersemayam dibalik layar. Ada yang mengontrol pergerakan sekolah sehingga berjalan sedemikian rupa, tersistematis dan penuh dengan kekuatan. Dalang itu adalah partai politik.

Partai politik ternyata sekarang berekspansi dalam dunia pendidikan. Partai yang seharusnya berjibaku dalam pesta demokrasi di negara +62, masih mau juga mereka mengurusi sekelumit bagian dalam dunia pendidikan.

Di Kalimantan tempat kami berdomisili contohnya, ada sekolah yang berafiliasi partai politik. Tidak hanya satu, beberapa sekolah dibeberapa jenjang menjadi kepanjangan tangan realisasi visi misi partai politik. Tentu saja ini menarik, kehadiran partai politik di sekolah harus dilihat sedemikian rupa, apakah memang tulus ingin memajukan pendidikan melalui kesejahteraan sekolah atau ada kepentingan lain yang belum terlihat umat.

Jika dilihat secara kasat mata, sekolah-sekolah yang mendapatkan perhatian khusus dari partai politik cukup unggul dan dapat dikatakan maju. 

Dari sisi bangunan, gedung sekolah mereka megah dan mewah. Fasilitas lengkap dan memadai, ruang belajar yang menyenangkan dan program belajar yang menarik. Sekolah yang terafiliasi partai politik dapat mensejahterakan guru. Gaji guru terbilang tinggi, setidaknya cukup  untuk menyekolahkan anak hingga sarjana.

Kata orang dulu, ada harga ada kualitas. Dengan kualitas yang bagus, sudah tentu biaya sekolah yang terprotektorat partai politik memiliki biaya yang kompetitif. Kisaran biaya sekitar 5 juta ke atas. 

Biaya besar tersebut mampu mencover seluruh program sekolah, bahkan program yang tidak terpikirkan di sekolah negeri. Biaya besar itu juga dapat mendongkrak mutu pendidikan di sekolah. Para guru dapat mengembangkan potensi diri melalui pengembangan dan pelatihan. Sekolah dapat menerbitkan program unggulan yang dapat menjual nama baik di masyarakat.

Tak cukup sampai disitu, lulusan sekolah unggulan ini diakomodir sedemikian rupa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ada banyak beasiswa yang disediakan sekolah, atau dengan ijazah dari sekolah saja sudah cukup membuat segan dunia. 

Begitu hebatnya sekolah ini, relasi kehidupan juga sangat luas. Sehingga kepentingan warga sekolah bukan semata-mata hanya soal pendidikan, tetapi juga kemapanan hidup, kekuasaan dan visi misi partai politik tentunya.

Adanya segala macam kelebihan sekolah protektorat partai politik secara langsung menghadirkan filterisasi pendidikan. Orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah ini tentu akan berpikir dua kali. Pertama, melihat sisi ekonomi, sudah tentu biayanya mahal. Kedua, melihat kemampuan anak terhadap program sekolah dengan segala macam kesibukan di dalamnya.

Sekolah-sekolah ini disokong oleh anggota dewan yang telah duduk di parlemen. Sudah menjadi rahasia umum, golongan manusia beruntung disana tentu tidak akan kesulitan soal dana. Sehingga kebutuhan sekolah akan dengan mudah dipenuhi. 

Contoh ringan saja seperti pengadaan fasilitas teknologi berupa proyektor. Kalau sekolah negeri, tentu pengadaannya harus bertahap. Begitu pula sekolah swasta biasa. 

Tetapi sekolah asuhan partai politik tentu tidak perlu bertahap. Sekali colek anggota dewan saja sudah didapatkan barangnya. Partai politik tentu tidak hanya satu anggota yang duduk di kursi panas parlemen. Semakin banyak anggota mereka disana, semakin besar pula kucuran dana yang mengalir untuk sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, tentu ini menguntungkan untuk sekolah. Proses kegiatan belajar mengajar dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus mengkhawatirkan soal biaya yang kurang, guru yang tidak sejahtera, fasilitas yang tidak lengkap atau bangunan yang sudah tua. Hal itu tidak menjadi sesuatu yang dipersoalkan serius. 

Para guru dapat dengan tenang mengembangkan pembelajaran, melakukan berbagai inovasi dan kemajuan sistem belajar abad 21. Sehingga semakin jauhlah tertinggal sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di ujung jalan panjang.

Kemudahan dan kemajuan ini harus disyukuri. Ternyata partai politik masih ada perhatiannya dengan dunia pendidikan. Tetapi harus dipertanyakan juga, mengapa partai politik harus terjun dalam dunia pendidikan, yang notabenenya tidak memberikan suara secara langsung dalam pesta demokrasi. 

Bukannya kehadiran partai politik untuk mewarnai kekuasaan di negeri ini? Atau pendidikan sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap permasalahan bangsa. Atau pendidikan sebagai suatu strategi politik dalam mempersiapkan pesta lima tahunan, tidak ada yang tahu juga.

Manusia sejatinya harus berpikir positif, termasuk maksud partai politik mengasuh beberapa sekolah. Tetapi tidak ada larangan untuk selalu waspada, kritis dan meningkatkan sikap awas terhadap kebijakan ini. 

Bukannya apa, tujuan utama partai politik bukan mengasuh sekolah, tetapi melahirkan politisi yang siap bertarung dalam pesta demokrasi. Kalau ada kebijakan mengasuh sekolah, boleh jadi itu pengabdian, atau boleh juga sebagai strategi politik. Tidak ada yang tahu.