"Kepada Tuhan, saya tidak akan bertanya mengapa, kenapa, dan bagaimana. Namun jika hamba diperkenankan mengajukan satu permohonan, maka berilah hamba petunjuk serta kekuatan untuk mengambil jalan yang benar sesuai dengan kehendak- Mu" Komjend. Pol Idham Azis mengutip Pernyataan Prof. DR. Ing Bj. Habibie di DPR-RI, 30/10/2019Â
Jum'at, 1 November 2019 tampuk kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia diserahkan kepada Jenderal Idham Azis. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri ini telah tunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pengganti Jenderal Profesor Muhammad Tito Karnavian.
Rangkaian uji kepatutan dan kelayakan serta kunungan ke rumah dinas calon Kapolri telah diselesaikan oleh Komisi III DPR-RI pada hari rabu, 30 Oktober 2019.
Tidak ada jalan terjal, tidak ada aral melintang, tidak ada penolakan, bahkan secara aklamasi pimpinan dan seluruh anggota bidang hukum DPR-RI menyetuji pengangkatan Jenderal Polisi asal Kelurahan Kampung Salo, Kendari Sulawesi Tenggara ini.
Kamis, 31 Oktober 2019 sidang paripurna DPR-RI yang dipimpin oleh ibu Puan Maharani telah menetapkan beliau secarah sah menjadi Kapolri yang baru.
Program profesional, modern, dan terpercaya (promoter) kepolisian yang digagas oleh Profesor Tito akan tetap dilanjutkan. Kemudian ada tujuh program penguatan Kapolri yang baru.
7 program tersebut ialah, (1) mewujudkan SDM yang unggul, (2) pemantapan HARKAMTIBMAS, (3) penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, (4) pemantapan manajemen media, (5) penguatan sinergi Polri, (6) pemantapan kelembagaan, dan (7) penguatan pengawasan.
Selain itu dalam uji kepatutan dan kelayakan didepan komisi hukum DPR-RI Jenderal Idham Azis meletakkan pengamanan Pilkada serentak 2020 dan pengaman di Papua khusunya pelaksanaan PON tahun 2020 menjadi program strategis prioritas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan pendekatan lebih humanis. Â
Dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya menuju Indonesia Maju, kepolisian di bawah komando Jenderal Idham Azis harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri merupakan garda terdepan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dalam upaya penegakan hukum.
Jika kita review ke belakang, hiruk-pikuk Pilpres 2019 yang begitu tajam membelah keberpihakan masyarakat sampai pada posisi apatis. Lembaga kepolisian dianggap berpihak kepada salah satu kontestan Pilpres yang juga petahana.
