Diluar soal isu, adalah penting untuk memperhatikan komponen-komponen kolaborasi. Untuk hal ini dapat ditemukan banyak model, kerangka atau teori bagaimana proses kolaborasi dapat terbangun. Ada yang membagi komponen itu  menjadi : Kondisi awal; Komponen Proses; Struktur dan Tata Kelola; Kontingensi dan Kendala; Hasil dan Akuntabilitas. Ada pula yang mengelompokkan komponen proses kolaborasi dengan:  1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Pendekatan lain dengan komponen : Starting Condition, institutional Design, Facilitatife Leadership dan proses kolaborasi.
Memulai aksi kolaborasi, di awal awal, Pj Gubenur Sulbar, Prof. DR Zudan Arif Fakrulloh banyak melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja, termasuk ke pemkab se Sulbar. Sebagai sebuah langkah penggerakan prinsip bersama atau prinsip prinsip keterlibatan (principled engagement) melalui dialog face to face dengan sejumlah aktor yang diharapkan terlibat. Mengartikulasikan kepentingan pemprov untuk penyelesaian masalah, menyampaikan profil masalah bersama yang dihadapi sekaligus mengapa hal itu urgen untuk ditangani sehingga dapat sepantasnya menjadi tujuan bersama.
Kolaborasi adalah consensus- oriented, maka dialogue face to face Pj Gubernur adalah juga fase peleburan masalah dalam berkomunikasi yang nantinya akan berpengaruh pada kepercayaan, tingkat perhatian, pemahaman dan persepsi yang sama, serta komitmen terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Wal hasil, Pemkab mengartikulasikan kesiapannya mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan 4+1 di kabupaten.
Selain pemkab dilakukan pula pertemuan face to face dengan calon aktor kolabarasi lainnya. Pj Gubernur melakukan kunjungan ke kementerian, instansi vertical di Sulbar, forum pimpinan daerah, perguruan tinggi, perbankan, lembaga mahasiswa, ormas kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, swasta, umkm. Intinya, ingin membangun kesepahaman/pengertian bersama (share meaning) atau dalam bahasa Pj Gubernur, chemestri dan satu frekuensi dalam proses penanganan.
Kolaborasi 4+1 pun menunjukkan adanya proses atau ruang demokrasi delibratif. Menjadikan kolaborasi sebagai wadah untuk mengembangkan  inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yakni apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor dapat bertindak kreatif. Satu contoh ruang deliberatif itu adalah: di beberapa pertemuan dengan perguruan tinggi, Pj Gubernur selalu mengajak perguruan tinggi untuk berkolaborasi terutama dalam implementasi inovasi atau metode yang efektif yang berasal dari kampus. Contah lainnya, deliberative juga ditunjukkan dengan kesiapan pemprov melakukan analisis atas setiap saran dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan program.
Setelah prinsip keterlibatan bersama, komponen berikutnya adalah motivasi bersama (shared motivation). Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya : kepercayaan bersama (mutual trust), pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Terbangunnya kepercayaan dan kesepahaman bersamalah yang akan mendorong terwujudnya legitimasi internal. Legitimasi internal, pemahaman dan kepercayaan bersama  merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dan menjadi faktor pemicu lahirnya komitmen.
Komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena perbedaan karakteristik dan  kepentingan antar aktor. Legitimasi dan komitmen aksi kolaborasi 4+1 tercermin dengan penetapan 4 masalah pembangunan manusia : kemiskinan ekstrem, stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini dan + inflasi menjadi satu dari 8 program prioritas Pembangunan Pemprov Sulbar.
Kolaborasi butuh terciptanya mutual understanding sebagai kondisi sesama actor saling  mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan  aktor lain bahkan ketika aktor tersebut tidak sependapat. Mendorong penguatan fungsi fungsi pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam bentuk pembinaan, dan pengawasan, monev dan supervise, penyelarasan maupun koordinasi teknis terhadap pemkab adalah salah satu upaya mutual understanding. Selain itu, penting pula dibangun shared understanding berupa kondisi dimana semua stakeholders menyetujui tujuan-tujuan dan nilai- nilai yang telah disepakati bersama. Dalam hal PJ Gubernur dan Sekprov selalu menekankan agar OPD Pemprov dapat lebih memperkuat sinergi dengan pemkab.
Hal ketiga terkait komponen penggerakan keterlibatan bersama adalah determinasi. Berupa  determinasi primer dan substantif. Primer seperti keputusan keputusan procedural diwujudkan dengan penentuan model keterlibatan semua OPD Pemprov untuk melakukan tindakan konkrit dalam mengatasi 4+1, menjadwalkan diskusi atau pertemuan rutin bersama dan membentuk satuan tugas, menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok (posyandu dll). Tidak hanya prosedur tetapi juga determinasi substantif seperti pencapaian kesepakatan bersama (melalui Mou) dan rekomendasi tindakan kolaborasi (penyaluran bantuan, pasar murah, membangun sistem informasi data dll).
- Determinasi primer diwujudkan keputusan gubernur nomor 296 tahun 2023 tertanggal 2 Juli 2023. Dalam keputusan ditetapkan lima OPD yang bertugas sebagai koordinator penanggulangan  4+1. Ditentukan pula OPD Pemprov dan Kabupaten penanggung jawab wilayah. Intinya, untuk selanjutnya tindakan kolaborasi menjadi tugas dan fungsi tim satgas penangan 4+1.
Dalam kerangka membangun sense of belonging masalah yang dihadapi, Pj Gubernur tak hentinya mengajak kepada PNS baik pemprov, pemkab, instansi vertical, anggota DPRD dan aktor lainnya agar dapat menjadi bapak asuh anak stunting. Kepemilikan masalah secara bersama juga dilakukan dengan pengumpulan data secara bersama. Pengumpulan data bersama dan bisa jadi ada penemuan fakta baru dapat memperkuat rasa keterlibatan semua pihak.
Hasil sementara telah diperoleh. "Small wins" yang telah diperoleh  diantaranya, angka stunting yang menjadi target sasaran satgas adalah 16.377. Hingga minggu II Agustus 2023,  telah diintervensi 9.085 anak stunting yang mana 1.054 anak keluar dari status stunting. Inflasi Sulbar juga berhasil ditekan dan tetap berada di bawah angka nasional. Per November Sulbar peringkat tiga inflasi terendah se Indonesia dengan angka 1,19. Demikian pula small wiins lainnya yang tidak dapat disebutkan di ruang ini. Selain sebagai evaluasi kinerja. Identifikasi "small-wins" akan berdampak pada kompenen motivasi.
