Kebijakan penting lain menuju pemilu inklusi, termasuk menyediakan transportasi ke tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, melalui penyediaan transportasi gratis atau pemberian subsidi biaya transportasi. Selain itu, diperlukan pula upaya edukasi pemilih dan petugas pemilu tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta melatih petugas pemilu tentang bagaimana membantu penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara.
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga dapat mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu inklusi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye kesadaran publik dan bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas.
KPU RI telah mengambil langkah-langkah untuk membuat pemilu lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut antara lain membuat tempat pemungutan suara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, menyediakan materi pemungutan suara yang mudah diakses, seperti surat suara cetak besar dan surat suara Braille, menyediakan transportasi ke tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan, mengedukasi pemilih dan petugas pemilu tentang hak-hak penyandang disabilitas. KPU juga bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mengetahui hak pilih mereka dan bagaimana cara menggunakannya.
Terlepas dari upaya-upaya tersebut, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memberikan suara. Tantangan-tantangan tersebut antara lain tempat pemungutan suara yang tidak dapat diakses. Beberapa tempat pemungutan suara tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti mereka yang menggunakan kursi roda atau tunanetra, kurangnya materi pemungutan suara yang aksesibel. Beberapa materi pemungutan suara tidak tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti cetakan besar atau braille.
Selain itu, kurangnya transportasi ke tempat pemungutan suara seringkali menjadi hambatan. Penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses ke transportasi pribadi mungkin mengalami kesulitan untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Kurangnya informasi tentang hak pilih. Beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak mengetahui hak pilih mereka atau bagaimana cara menggunakannya. KPU sedang berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk memilih seperti orang lain.
Berikut adalah beberapa kebijakan khusus yang dapat diterapkan untuk membuat pemilu inklusi:
1. Membentuk gugus tugas nasional bagi pemilu inklusi. Gugus tugas ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk membuat pemilu lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
2. Menyediakan anggaran untuk program-program pemilu inklusi. Pendanaan ini dapat digunakan untuk membuat tempat pemungutan suara menjadi lebih aksesibel, menyediakan materi pemungutan suara yang aksesibel, dan menyediakan transportasi ke tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas.
3. Melatih petugas pemilu tentang prosedur layanan penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara. Pelatihan ini akan membantu petugas pemilu memahami hak-hak penyandang disabilitas dan bagaimana memberikan bantuan yang diperlukan.
4. Mengembangkan kampanye kesadaran publik tentang pemilu inklusi. Kampanye ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Pemilu inklusi penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusi dan demokratis. Dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, kita dapat memastikan bahwa semua warga negara memiliki suara dalam proses politik.
