Dilema Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja

Indonesia berada di antara negara-negara dengan hambatan tertinggi bagi investasi asing langsung (FDI), sebagaimana laporan FDI Regulatory Restrictiveness Index 2018 yang dirilis OECD. Berdasarkan fakta ini RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah memiliki pertimbangan kuat. RUU tersebut dimaksudkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, baik domestik maupun asing. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah dan DPR bersepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU ini.

RUU Cipta Kerja sendiri berisi usulan untuk mengubah 73 undang-undang yang sebagian besar berhubungan dengan penyederhanaan regulasi investasi dan ketenagakerjaan. Namun RUU ini mendapat protes dari serikat pekerja karena ditengara mengurangi hak-hak normatif yang berlaku seperti upah minimum dan pesangon PHK. Persoalan lain yang dianggap merugikan adalah perluasan definisi alih daya (outsourcing) serta perubahan dalam hubungan dan jam kerja. RUU ini ditentang karena menerapkan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Persoalan fleksibilitas pasar tenaga kerja (labor market flexibility) memang menjadi perdebatan diantara pembuat kebijakan, perusahaan, dan serikat pekerja. Hal ini merupakan gejala di hampir semua negara, yang terjadi seiring perubahan-perubahan dalam jaringan produksi global, liberalisasi perdagangan, serta restrukturisasi ekonomi. Pasar tenaga kerja yang fleksibel disukai perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan multinasional, karena diyakini meningkatkan daya saing dalam lingkungan bisnis yang kian dinamis.

Perusahaan-perusahaan kini cenderung menerapkan hubungan kerja fleksibel yang memungkinkan pengurangan, pengalihtugasan, ataupun penempatan ulang tenaga kerja dengan mudah. Ini untuk menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan perubahan seperti situasi pasar, kompetisi, inovasi teknologi, ataupun krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hubungan kerja fleksibel juga lebih mudah diterapkan pada sektor ekonomi kreatif maupun ekonomi digital.

Fleksibilitas pasar tenaga kerja sering dianggap sebagai jawaban bagi  persoalan kekakuan pasar tenaga kerja (labor market rigidity). Karena itu, negara seperti Indonesia yang berada di peringkat ke-73 dalam Ease of Doing Business 2020 dipandang perlu menerapkannya. Di pihak lain, pandangan ini ditentang kalangan pekerja karena dinilai tidak adil dan tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Fleksibilitas pasar tenaga kerja menimbulkan dilema karena cenderung menerapkan status hubungan kerja, struktur upah, dan sistem kompensasi yang kurang memberi penghargaan pada masa kerja (Stone, 2015; Eyck, 2003). Konsekuensinya dalam jangka panjang meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi, terutama bila tanpa dukungan sistem jaminan sosial yang memadai.

Persoalan menjadi lebih dilematis ketika pola hubungan kerja menjadi berorientasi jangka pendek, sehingga mengabaikan investasi pada pengembangan keterampilan tenaga kerja. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Produktivitas tenaga kerja dan FDI

Terkait produktivitas tenaga kerja, studi International Finance Corporation di tahun 2019 menunjukkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia. Produktivitas tenaga kerja kita pada sektor industri padat karya berada di bawah India, Vietnam, Brasil, Tiongkok, dan Malaysia. Demikian pula pada sektor industri padat modal, kita tertinggal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sementara itu laporan Asian Development Bank di tahun 2016 mengungkap bahwa separuh tenaga kerja Indonesia tergolong tidak memenuhi persyaratan kerja.

Faktor produktivitas tenaga kerja sendiri merupakan salah satu daya tarik utama investasi. Perusahaan multinasional cenderung berinvestasi di negara-negara dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Hal ini terkonfirmasi dalam peningkatan aliran FDI pada sektor-sektor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi dalam dasawarsa terakhir (UNCTAD, 2014).

Apakah RUU Cipta Kerja menawarkan daya tarik bagi masuknya FDI? Jawabannya tergantung pada tipe FDI yang dikehendaki. FDI di sektor primer atau ekstraktif (resources-seeking) umumnya tertarik dengan kombinasi kemudahan regulasi investasi dan ketenagakerjaan. Demikian pula bagi FDI di sektor industri padat karya.

Namun jika menyasar FDI di sektor industri bernilai tambah tinggi yang berdampak positif bagi peningkatan keterampilan kerja serta penguasaan teknologi baru, maka diperlukan pendekatan berbeda. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, FDI di sektor ini tertarik dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Sayangnya, justru dalam hal ini letak kelemahan kita.

Sebagai kesimpulan, kita perlu memberi perhatian lebih pada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja akan menarik aliran FDI, terutama di sektor-sektor industri ekstraktif dan padat karya. Namun ini akan terjadi dengan mengorbankan kesejahteraan sosial serta produktivitas tenaga kerja dalam jangka panjang.

Sebaliknya, melalui kebijakan ketenagakerjaan yang berfokus pada percepatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dilema tersebut akan dapat diatasi. Kebijakan di bidang ini mencakup peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja (upskilling dan reskilling), program magang, serta sertifikasi pekerja.

Karenanya pemerintah dan DPR perlu menimbang kembali biaya dan manfaat RUU Cipta Kerja. Relaksasi regulasi pada bidang ketenagakerjaan memerlukan pembahasan yang lebih cermat.