Mohon tunggu...
Wahyu Chandra
Wahyu Chandra Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis dan blogger

Jurnalis dan blogger, tinggal di Makassar

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Tiga Petani di Soppeng "Korban" Baru UU P3H

15 Maret 2018   03:33 Diperbarui: 15 Maret 2018   03:36 707
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Edi Kurniawan/LBH Makassar

STOP Penyalahgunaan UU P3H, BEBASKAN Jamadi, Sukardi dan Sahidin!!! 

Demikian tertulis dalam sebuah spanduk panjang, pada aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Soppeng, Sulawesi Selatan, Selasa (13/3/2018).

Aksi yang diselenggarakan oleh Forum Bersama (Forbes) Petani Latemmamala ini buntut dari penangkapan tiga orang petani dari Kampung Cappoliang dan Kampung Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Mereka adalah Muhammad Sahidin (47 tahun), Jamadi (45 tahun) dan Sukardi (39 tahun).

Saat ini, proses persidangan telah berlangsung. Mereka dijerat menggunakan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau kerap disebut UU P3H.

Aksi yang diikuti oleh seratusan petani ini antara lain menuntut agar Jamadi, Sukardi dan Sahidin dibebaskan dari jeratan UU P3H, stop penyalahgunaan UU P3H dan tegakkan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014.

Mereka juga menuntut untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi petani yang hidup dalam kawasan hutan dan jalankan reforma agraria sejati.

Forbes Petani Latemmamala ini didukung sejumlah kelompok masyarakat sipil di Sulawesi Selatan, antara lain LBH Makassar, L-Haerindo, WALHI Sul-sel, FMN Makassar, KPA Sul-sel, HIMAHI FISIP UNHAS, BEM UNM, SP Anging Mammiri, FPSS, FOSIS UMI, PEMBARU Sul-sel, FORMAT, FORMASI MASPUL, DEMA UINAM, BEM KEMA Pertanian UNHAS, KAMRI, GEMAR, KALONG, IMPS Marioriawa, IMPS Marioriwawo, IMPS Lalabata, IMPS UIM, IMPS UMI, dan KAPAS.

Kasus ini bermula ketika pada 22 Oktober 2017 silam, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Sulawesi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang petani dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Dari empat petani yang ditangkap, tiga di antaranya kasusnya berlanjut ke pengadilan.

Menurut Edi Kurniawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mereka yang ditangkap ini telah hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang serta mengelola kebunnya bukan untuk kepentingan komersil melainkan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Menurut Forbes, dari fakta yang terungkap pada persidangan, ketiga terdakwa adalah petani kecil yang berladang secara tradisional menanam kopi, cengkeh, jahe, tomat dan tanaman palawija lainnya.

"Mereka menebang pohon kayu hanya semata-mata untuk keperluan sandang, pangan dan papan, bukan untuk keperluan komersil. Ladang yang dikelola oleh para terdakwa seluas 0,5 Ha menjadi satu-satunya sumber penghidupan mereka bersama istri dan anak-anaknya. Mereka lahir, tumbuh besar dan hidup secara turun temurun bersama keluarganya di dalam Kawasan hutan Laposo Niniconang."

Sehingga Forbes menilai bahwa pihak kehutanan dalam hal ini Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah menyalahgunakan peruntukan UU P3H.

"Sehingga hal ini berdampak pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang keliru," katanya dalam rilis yang disampaikan ke media.

Forbes selanjutnya memaparkan keterangan Ahmad Sofian, dalam keterangannya sebagai ahli, pada persidangan 7 Maret 2018 di PN Watansoppeng, yang menyatakan bahwa menjerat petani kecil-tradisional menggunakan UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H), bak memukul lalat menggunakan Bulldozer.

Sebabnya, dalam konsideran UU P3H menimbang bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat.

"Sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektifitas penegakan hukum."

Dikatakan Forbes bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini (UU No.41/1999 tentang Kehutanan) tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan secara terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuklah UU P3H.

Selanjutnya, terdapat Ketentuan Umum/General Principal atau asas -- asas umum yang memayungi seluruh ketentuan pasal dalam UU P3H sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU P3H. Seperti Pasal 1 angka 21, jelas dinyatakan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisir".

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

"Terorganisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri, bukan untuk keperluan komersil," jelasnya.

Langgar Putusan MK

Edi, sebagaimana dikutip dari Mongabay, menilai penangkapan terhadap para petani tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 'Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil'.

"Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka pihak kehutanan seharusnya mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap," ungkap Edi.

Apalagi, tambahnya, putusan ini dinilai telah ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SE.2/Menlhk./Setjen/Kum.4/2/2016 tertanggal 1 Februari 2016, yang menjadi pedoman terhadap penegakan hukum menyangkut kawasan hutan khususnya bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun dalam kawasan hutan.

Menurut Edi, penangkapan keempat petani itu juga menyalahi prosedur penangkapam karena mereka yang ditangkap mengaku tidak tahu-menahu alasan mereka ditangkap, karena pihak kehutanan tidak memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dan menyebutkan alasan penangkapan.

"Sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) dan (3) KUHAPidana," tambah Edi.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan tegas mengakui keberadaan masyarakat yang bermukim dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang sejumlah 3.950 KK atau 23.428 Jiwa dengan luas wilayah kelola 7.803,06 Ha.

Adanya Aduan Warga

Menurut Muhammad Nur, Kepala BPPHLHK Sulawesi, penangkapan petani tersebut merupakan hasil dari operasi gabungan, yang dilakukan berdasarkan adanya aduan dari warga.

"Berdasarkan adanya aduan warga kita memang melakukan operasi gabungan di mana kami menemukan empat orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana kehutanan. Tiga di antaranya melakukan perambahan dengan menanam cengkeh, kopi dan jahe yang usianya belum setahun, dan seorang lagi berkebun dan melakukan penebangan liar. Lokasinya berada dalam kawasan hutan lindung. Mereka tinggal sekitar 3-4 km dari lokasi penangkapan," ungkap Nur, sebagaimana dikutip dari Mongabay,pertengahan Desember 2017 silam.

Menurut Nur, lokasi di mana tersangka melakukan aktivitas berada di luar lokasi yang diusulkan untuk pengembangan RTRW Kabupaten, berdasarkan keterangan dari ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Nur juga membantah jika dikatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur karena kepada tersangka sudah dijelaskan alasan penangkapan. Tim juga dilengkapi dengan surat tugas.

"Sudah dijelaskan kepada tersangka dan tim punya surat tugasnya. Kami juga diserang dari pengadu masyarakat kenapa lambat melakukan tindakan," katanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun