Fakta-fakta ini melegitimasi langkah Bahlil untuk selalu membela Jokowi namun tetap mengkritik demi perbaikan. Terlebih kebijakan ini diinisiasi oleh Menteri Darmin yang sepertinya tanpa mendiskusikannya dengan Presiden Jokowi.
Faktor kedua, Bahlil menyadari betapa besar peran UMKM selama ini bagi perekonomian nasional. Di banyak forum-forum ia mengingatkan bahwa kontribusi UMKM sangat besar terhadap perekonomian nasional. Jumlahnya juga sangat besar yaitu mencapai 99%. Artinya, UMKM ini adalah hajat hidup orang Indonesia. Wajar ia menolak pencabutan DNI.
Faktor ketiga, Bahlil Lahadalia adalah Ketua Umum HIPMI. Perkumpulan pengusaha muda terbesar di negeri ini. Sebagian besar anggotanya tentu saja adalah pelaku UMKM. Jadi dalam konteks ini, Bahlil adalah juru bicara UMKM Indonesia. Suaranya mewakili kepentingan UMKM kita agar jangan sampai terhempas oleh gelombang tsunami usaha-usaha asing yang dibuka oleh pemerintah dan mematikan UMKM kita pada akhirnya.
Sebagai juru bicara UMKM Indonesia, Bahlil tentu saja memiliki tanggung jawab moral besar untuk selalu berada di baris terdepan membela eksistensi dan perkembangan UMKM kita. Yang dilakukan Bahlil mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi 16 terkait pencabutan DNI ini bukan saja kewajaran namun bahkan menjadi kewajiban bagi dirinya.
Jadi, sejatinya sikap Bahlil menolak pencabutan DNI ini adalah perjuangan melindungi UMKM kita. Perjuangan nyata untuk menolak liberalisasi ekonomi. Bahlil pasti sangat memahami motto visioner HIPMI : Menjadi Pengusaha Pejuang dan Pejuang Pengusaha. Dan kini dia berdiri lantang menjadi Juru Bicara UMKM Indonesia.
