Maruarar Sirait, Pembela Jokowi yang Berbeda

Oleh: Wahyu W. (Pegiat Ekonomi Politik Jakarta)

Pemerintah baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang  diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri  Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil  Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Kantor Presiden, Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Pemerintah mengeluarkan tiga poin penting dalam paket ekonominya kali  ini. Yaitu terkait tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi  (DNI), dan ketiga adalah pengaturan devisa untuk hasil ekspor Sumber  Daya Alam (SDA).

Tak dinyana, ternyata paket kebijakan itu langsung menuai protes  keras baik dari politisi oposisi atau pun akademisi. Terutama poin kedua  yang dianggap kontroversial, yaitu relaksasi DNI. 

Apa konsekuensi dari  relaksasi DNI ini ? 54 bidang investasi akan dibuka 100% untuk asing.  Apa saja sektornya ? ada industri kayu lapis, industri rokok, industri  transportasi darat, industri transportasi laut, hingga bisnis warung  internet.

Bahkan politisi pro pemerintah pun ada yang bersikap kritis  menyuarakan keprihatinannya terhadap Paket Kebijakan ekonomi 16 poin  kedua tersebut. Adalah Maruarar Sirait yang sangat lantang menolak  relaksasi DNI ini.

Wajar saja Maruarar menolak kebijakan ini karena akan berdampak  langsung kepada para pelaku UMKM di tanah air. Publik harus  mengapresiasi kegeraman Maruarar terhadap kebijakan Paket Ekonomi 16  yang dikeluarkan Darmin cs ini.

Kita tahu bahwa peran UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar.  UMKM lah darah ekonomi Indonesia ini. Jumlah total UMKM di Indonesia  mencapai 99% dengan kemampuan menyerap pasar tenaga kerja sebesar 97%.

Belum lagi kontribusinya terhadap pertumbuhan GDP mencapai 60,34%.  Benar-benar fakta yang fantastis. Dan data tersebut adalah informasi  resmi dari Kemenko perekonomian.

Maruarar geram dan lantang menolak paket kebijakan ini bukan tanpa  sebab. DNI yang direlaksasi pemerintah mayoritas UMKM kita berada di  sana. Ini soal hajat hidup orang-orang Indonesia. DNI yang selama ini  memproteksi UMKM kita dari gempuran asing justru akan dibuka, sehingga  berpotensi membuat UKM-UKM asing akan menyerbu Indonesia dan mematikan  UMKM lokal.

Tentu ini menjadi bencana bagi ekonomi kerakyatan jika sampai  terjadi. Maruarar berpendapat hal ini bisa mencoreng pemerintahan Jokowi  karena selama ini Jokowi sudah dikenal sangat pro terhadap perkembangan  UMKM.